Surabaya,(DOC) – Pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya harus terus berlanjut seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik. Namun, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam merealisasikan berbagai proyek strategis.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Fitri Ismiyanti, menilai Surabaya perlu menyiapkan skema pembiayaan alternatif agar pembangunan tidak terhambat. Menurutnya, pinjaman daerah maupun kolaborasi dengan pihak eksternal bisa menjadi solusi, asalkan perencanaannya matang.
“Surabaya mungkin perlu rencana pembiayaan alternatif, bisa melalui pinjaman daerah atau strategi pembangunan lain. Hal ini penting agar proyek infrastruktur tetap berjalan di tengah tantangan fiskal,” ujar Prof. Fitri di Surabaya, Senin (29/9/2025).
Kondisi Keuangan Daerah Dinilai Sehat
Prof. Fitri menjelaskan kondisi keuangan Kota Surabaya relatif sehat. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) berada jauh di atas batas minimal 2,5 yang di tetapkan pemerintah pusat. Dengan rasio tersebut, Pemkot Surabaya memiliki kapasitas untuk mengembalikan pinjaman sekaligus tetap membiayai belanja pembangunan.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya pemantauan rutin atas kemampuan bayar daerah. “Kalau pinjam Rp100 miliar untuk program pembangunan, harus jelas tenor, bunga, serta proyeksi kemampuan APBD membayar cicilan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, tata kelola keuangan harus transparan dan akuntabel. “Masyarakat perlu di yakinkan bahwa dana pinjaman digunakan untuk sektor prioritas dan memberikan manfaat jangka panjang,” imbuhnya.
Infrastruktur Jadi Penopang Pertumbuhan
Menurut Prof. Fitri, infrastruktur tidak hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga instrumen strategis yang menopang pertumbuhan kota. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki iklim investasi, dan menciptakan lapangan kerja.
Pertumbuhan penduduk Surabaya juga menuntut kehadiran infrastruktur modern dan berkelanjutan. Tanpa dukungan pembiayaan memadai, kebutuhan tersebut akan sulit terpenuhi.
“Tidak ada salahnya menggunakan pembiayaan eksternal untuk infrastruktur sejauh beban keuangan bisa di tanggung. Semakin cepat infrastruktur di bangun, semakin cepat pula masyarakat menikmati manfaatnya. Yang penting, ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelayanan publik,” jelasnya.
Proyek Strategis Butuh Dana Besar
Prof. Fitri menyebut nilai Return on Investment of Infrastructure (ROII) dari proyek yang di biayai pembiayaan alternatif mencapai 943%. Angka itu menunjukkan proyek layak secara ekonomi dan memberikan dampak lebih besar di bandingkan biaya yang dikeluarkan.
Saat ini, arah pembangunan Surabaya dinilai tepat karena fokus pada konektivitas, efisiensi mobilitas, dan mitigasi bencana. Beberapa proyek prioritas meliputi:
- Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB)
- Pelebaran jalan di sejumlah titik
- Flyover Dolog
- Saluran diversi Gunungsari
- Pemasangan lampu jalan dan normalisasi saluran
- Pembangunan jalan baru untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi
“Proyek-proyek itu membutuhkan dana besar, tapi dampaknya signifikan. Selain memperlancar mobilitas, juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing kota,” katanya.
Manfaat Infrastruktur Bersifat Jangka Panjang
Prof. Fitri mengingatkan, manfaat ekonomi infrastruktur tidak langsung terasa setelah proyek selesai. Secara umum, periode balik modal (break even point) dari sisi manfaat ekonomi membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun.
“Karena itu, strategi pembiayaan harus cermat agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga,” pungkasnya.(r7)
