Surabaya,(DOC) – Politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak kader partai dan masyarakat untuk aktif mengawal kebijakan pro-rakyat yang di gagas Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.
Ajakan ini di sampaikan setelah Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD menyetujui APBD Perubahan 2025 dalam rapat paripurna yang di gelar 11–12 Agustus lalu. Anggaran perubahan tersebut mencapai Rp 12,347 triliun.
Lebih lanjut, pada tahun 2026, proyek-proyek strategis akan di biayai melalui skema alternatif senilai Rp 1,5 triliun. Skema ini di nilai lebih efisien di banding rencana sebelumnya yang mencapai Rp 2,9 triliun.
Menurut Achmad, kondisi saat ini tidak bisa di bandingkan dengan periode sebelumnya. Saat itu, fokus pemerintah adalah memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kini, tantangannya berbeda: perlambatan ekonomi dan tuntutan efisiensi anggaran.
“Kita harus kompak dan solid. Ini saatnya mengawal kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Achmad.
Ia menekankan, salah satu langkah konkret yang di ambil Wali Kota Eri adalah tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini di lakukan agar masyarakat tidak terbebani di tengah tekanan ekonomi.
Skema Pembiayaan Aman
Tak hanya itu, Pemkot juga memperkuat efisiensi anggaran dan mencari skema pembiayaan yang aman, agar program-program sosial tetap berjalan.
Achmad menyebut sejumlah program prioritas justru di tingkatkan kuotanya di 2026. Di antaranya beasiswa Pemuda Tangguh untuk mahasiswa, beasiswa bagi pelajar SMA/SMK, layanan kesehatan gratis yang berkualitas, serta perbaikan rumah tidak layak huni.
“Program-program ini bukan di kurangi, justru di tambah. Itu bukti bahwa orientasinya tetap ke rakyat,” ujarnya.
Di bidang infrastruktur, ia mencatat percepatan pembangunan terus di lakukan. Mulai dari perbaikan saluran drainase, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), hingga penambahan ruas jalan. Semua itu, kata Achmad, berdampak positif pada kenyamanan warga dan nilai properti.
Menutup pernyataannya, Achmad mengingatkan agar masyarakat lebih jernih dalam menyikapi setiap kebijakan publik.
“Jangan mudah terprovokasi, apalagi sampai di tunggangi kepentingan politik tertentu. Yang rugi nanti justru masyarakat sendiri,” tandasnya. (r6)
