Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital (TP2ED), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pertemuan bertema “Sinergi Kebijakan Pengendalian Inflasi, Digitalisasi Transaksi, dan Inklusi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Kota Surabaya” ini berlangsung di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (15/12/2025).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin langsung jalannya rapat sekaligus menyampaikan paparan utama. Kegiatan tersebut di hadiri jajaran Forkopimda Kota Surabaya serta pemangku kepentingan strategis, di antaranya Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Timur, serta mitra terkait lainnya.
Sejumlah narasumber dari Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, hingga perwakilan perguruan tinggi turut menyampaikan paparan. Materi yang di bahas mencakup evaluasi inflasi akhir tahun, proyeksi pertumbuhan ekonomi, pengawasan distribusi bahan pangan, serta strategi penguatan ketahanan pangan daerah.
Wali Kota Eri menjelaskan, HLM ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah seluruh tim percepatan, mulai dari TPID, TP2DD, TPAKD, hingga tim percepatan ekonomi. Menurutnya, seluruh inisiatif tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.
“Fokus utama adalah menjaga inflasi melalui implementasi digitalisasi yang terintegrasi dengan peningkatan akses keuangan daerah. Akses keuangan ini penting untuk menopang permodalan pedagang dan pelaku UMKM. Ketika semua bergerak sinergis, pertumbuhan ekonomi akan tercapai,” jelasnya.
Ia menambahkan, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat lanjutan untuk mengevaluasi output dan outcome masing-masing tim, mengingat seluruh program saling menunjang satu sama lain.
“Dalam pengendalian inflasi, digitalisasi harus terintegrasi dengan data kebutuhan komoditas yang tercantum dalam indeks dan neraca komoditas. Data itu kemudian diterjemahkan ke dalam pemenuhan kebutuhan pasar,” imbuhnya.
Ketersediaan Barang
Dengan pemetaan data yang akurat, aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dapat memastikan ketersediaan barang di lapangan, mulai dari lokasi produsen hingga jalur distribusi.
“Ini adalah upaya mempertemukan data dengan pelaku di lapangan,” ujarnya.
Wali Kota Eri juga menyampaikan bahwa berdasarkan paparan Kepala OJK, sinergi lintas tim yang di bangun Pemkot Surabaya mendapat perhatian di tingkat nasional. OJK mengapresiasi berbagai inisiatif Surabaya dalam mengintegrasikan pengendalian inflasi, digitalisasi, dan inklusi keuangan.
“Ini menunjukkan langkah Surabaya sudah sejalan dengan agenda nasional. Pertumbuhan ekonomi optimal hanya bisa di capai ketika seluruh aspek bergerak bersama,” terangnya.
Upaya konkret menekan inflasi diawali dengan pemetaan neraca komoditas kebutuhan pokok. Setelah komoditas prioritas di tentukan, harga di petakan mulai dari tingkat produsen hingga harga jual di pasar.
“Setelah harga produsen di ketahui, Tim Pengendalian Inflasi yang melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian memastikan ketersediaan stok serta mencegah kenaikan harga di luar batas kewajaran,” paparnya.
Dengan pembagian tugas yang jelas, pengendalian inflasi di harapkan berjalan efektif. Inflasi yang terkendali akan menjaga harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), melindungi daya beli masyarakat, dan mendorong pergerakan ekonomi Surabaya.
“Fungsi tim-tim ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian Asta Cita Presiden. Ketika pasokan pangan tersedia dan harga stabil, daya beli terjaga, kebutuhan pokok terpenuhi, dan kemiskinan menurun,” tuturnya.
Saat ini, indikator ekonomi Surabaya menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 85,6 persen, nilai investasi mencapai Rp40,48 triliun, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 sebesar 5,5 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 3,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,84 persen, serta Gini Rasio menurun menjadi 0,369.
Namun demikian, Wali Kota Eri menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama BI, OJK, BPS, Kejaksaan, Kepolisian, dan perguruan tinggi, bukan semata kerja Pemkot Surabaya.
“Pertumbuhan ekonomi Surabaya saat ini di kisaran 5,5 persen. Target tahun depan harus ditingkatkan hingga di atas 6 persen. Dengan pergerakan ekonomi bruto sekitar Rp700 triliun, potensi pertumbuhan seharusnya bisa lebih tinggi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan salah satu tantangan adalah keterbatasan data ekspor-impor dari otoritas kepelabuhanan dan logistik yang memengaruhi perhitungan BPS. Untuk itu, Pemkot Surabaya bersama BI dan OJK akan mengambil peran dalam validasi data tersebut.
“Ini penting untuk mengetahui potensi riil pertumbuhan ekonomi Surabaya. Sebagai kota jasa dan gerbang utama Indonesia Timur, Surabaya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar,” pungkasnya. (r6)
