Surabaya,(DOC) – Kalangan politisi memanfaatkan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 untuk mendorong evaluasi kebijakan ketenagakerjaan. Politisi Partai Gerindra Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar perlindungan buruh semakin optimal.
Cak Yebe menegaskan pemerintah daerah harus mengikuti visi pembangunan nasional saat menyusun kebijakan ketenagakerjaan. Ia menyebut konsep Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto sebagai landasan untuk memperkuat kesejahteraan pekerja.
“May Day harus menjadi momentum menghadirkan kebijakan konkret yang berpihak pada buruh. Ini sejalan dengan Asta Cita Presiden yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas,” ujar Cak Yebe, Jumat (1/5/2026).
Cak Yebe menjelaskan karakter ekonomi Surabaya yang di dominasi sektor jasa dan perdagangan menuntut kebijakan adaptif. Ia menilai setiap daerah perlu menyesuaikan pendekatan tanpa mengabaikan perlindungan buruh.
“Setiap daerah punya karakter berbeda, sehingga kebijakan tidak bisa di samaratakan. Namun perlindungan buruh tetap harus menjadi fokus utama,” jelasnya.
Ia menilai penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan sektor ekonomi, serta pengembangan industri kreatif menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan buruh.
Soroti Perlindungan Pekerja
Cak Yebe menyoroti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai langkah maju negara dalam melindungi pekerja sektor domestik.
“Setelah penantian panjang, akhirnya pekerja rumah tangga memiliki payung hukum. Ini bukti keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja yang selama ini rentan,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan sektor upah, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja informal.
“Pemerintah daerah harus menerjemahkan kebijakan pusat ke langkah nyata, termasuk memperkuat jaminan sosial dan perlindungan pekerja informal,” ujarnya.
Cak Yebe berharap momentum May Day 2026 dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Ia ingin para buruh segera merasakan dampaknya.
“Kalau kebijakan selaras, hasilnya akan lebih konkret. Buruh terlindungi dan ekonomi daerah tetap tumbuh,” pungkasnya. (r7)
