Surabaya,(DOC) – Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur menggelar Seminar Isu Administrasi Publik (SIAP), Selasa (5/5/2026). Seminar ini mengangkat tema kolaborasi multi-aktor dalam tata kelola pembangunan nasional guna mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Seminar menghadirkan dua narasumber, yakni analis kebijakan Bapperinda Kota Mojokerto, Dr. Moch. Ali Mashuri, dan dosen Administrasi Publik UPN Veteran Jatim, Mohammad Ali. Keduanya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Pemerintah Bukan Satu-satunya Aktor
Ali Mashuri menegaskan pembangunan modern tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ia menyebut berbagai persoalan publik, seperti kemiskinan, pengangguran, hingga daya saing daerah, membutuhkan pendekatan kolaboratif.
“Pemerintah berperan sebagai fasilitator, bukan aktor tunggal,” ujarnya.
Menurutnya, konsep collaborative governance mendorong pemerintah membangun kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media. Kolaborasi ini harus berbasis dialog, kepercayaan, serta tujuan bersama.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan multi-helix yang melibatkan berbagai aktor. Setiap pihak memiliki peran strategis, mulai dari regulasi, investasi, riset, hingga promosi.
Contoh Kolaborasi di Sektor Wisata
Ali Mashuri mencontohkan pengembangan wisata daerah di Kota Mojokerto. Menurutnya, pengelolaan wisata tidak bisa berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor seperti infrastruktur, transportasi, hingga ekonomi kreatif.
Ia menilai kolaborasi pada pengelolaan Museum Gubug Wayang mampu meningkatkan kunjungan wisata dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Kolaborasi ini bisa menciptakan lapangan kerja sekaligus melestarikan budaya dan memperkuat identitas daerah,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengakui masih ada tantangan, seperti ego sektoral, lemahnya koordinasi, keterbatasan pendanaan, serta kapasitas SDM yang belum optimal. Untuk itu, ia mendorong pembentukan forum kolaborasi permanen dan penguatan digitalisasi promosi wisata.
Percepat Capaian SDGs 2030
Sementara itu, Mohammad Ali menekankan pentingnya strategi co-governance dalam mempercepat pencapaian SDGs 2030. Ia menyebut target pembangunan global tidak akan tercapai tanpa kerja sama berbagai pihak.
Menurutnya, pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Di sisi lain, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat berkontribusi dalam pembiayaan, riset, edukasi, serta pengawasan.
“Kompleksitas target SDGs menuntut keterlibatan banyak pihak agar kebijakan tidak berjalan parsial,” tegasnya.
Ia memaparkan capaian SDGs Indonesia hingga 2026 berada di kisaran 62 persen. Kemajuan terlihat pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Namun, sejumlah indikator lain masih stagnan, terutama terkait ketimpangan dan kualitas layanan publik.
Perlu Kolaborasi Lebih Luas
Menjelang target 2030, Mohammad Ali menilai Indonesia perlu memperkuat integrasi kebijakan dan memperluas kolaborasi lintas sektor.
Ia menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas.
Melalui Seminar SIAP, UPN Veteran Jawa Timur mendorong seluruh pihak untuk bergerak bersama. Pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media diharapkan membangun ekosistem kolaboratif agar pembangunan berjalan lebih adaptif dan berkelanjutan.(r7)
