Surabaya,(DOC) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya “missing link” atau keterputusan koordinasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Surabaya.
Pigai menyampaikan hal tersebut usai mengikuti hearing bersama DPRD Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (13/5/2026).
Dalam hearing tersebut, Pigai menilai persoalan program MBG tidak hanya muncul akibat dugaan kelalaian dapur SPPG. Menurutnya, lemahnya tata kelola dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga memicu persoalan di lapangan.
“Saya menemukan ada missing link. Tidak ada jembatan yang kuat antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Pigai.
Menurut Pigai, selama ini pemerintah daerah memandang program MBG sebagai program pusat yang berjalan di luar sistem pemerintahan daerah. Karena itu, pengawasan dan rasa tanggung jawab pemerintah daerah belum berjalan maksimal.
“Pemerintah daerah menganggap program ini bergerak di luar sistem pemerintahan daerah. Mereka merasa ini sepenuhnya tanggung jawab Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Soroti Pengawasan dan Tata Kelola SPPG
Pigai menilai pola tersebut berpotensi memunculkan persoalan serius di lapangan. Terlebih, program MBG merupakan pelayanan publik berskala besar yang menyasar siswa sekolah.
Ia mencontohkan kasus dugaan keracunan di Surabaya yang membuat sekitar 210 siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari satu SPPG yang melayani 13 sekolah. Dari jumlah tersebut, sembilan sekolah ikut terdampak.
“Kalau sembilan sekolah terpapar dari satu dapur produksi yang sama, berarti ada persoalan serius dalam pengawasan dan tata kelola,” katanya.
Selain itu, Pigai juga menyoroti lemahnya sistem kontrol harian di dapur SPPG. Berdasarkan hasil hearing dan penjelasan Dinas Kesehatan Surabaya, ia menemukan indikasi lemahnya pengawasan operasional dapur.
Menurutnya, pengelola seharusnya menjalankan pengecekan rutin mulai dari kebersihan dapur, suhu makanan, sistem penyimpanan, hingga standar higienitas makanan.
“Dalam pelayanan publik itu harus ada sistem ceklis setiap hari. Kebersihan dicek, suhu makanan dicek, higienitas dicek. Ini yang saya lihat belum berjalan maksimal,” ujarnya.
Pigai juga mengingatkan lemahnya pengawasan akan menjadi ancaman serius jika cakupan program MBG terus bertambah luas. Saat ini, Jawa Timur memiliki sekitar 119 SPPG yang melayani ribuan sekolah.
“Nanti kalau jumlah SPPG bertambah ratusan dan sekolah yang dilayani semakin banyak, bagaimana pengawasannya? Ini harus dipikirkan dari sekarang,” katanya.
Usulkan Dinas Gizi Daerah
Karena itu, Pigai meminta pemerintah daerah ikut terlibat penuh dalam tata kelola program MBG, termasuk pengawasan, penganggaran, dan evaluasi program.
“Program ini harus dimasukkan dalam sistem pemerintahan daerah. Harus ada rasa memiliki dari pemerintah daerah, ada budgeting, ada pengawasan, dan ada tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Bahkan, Pigai mengusulkan pembentukan dinas gizi daerah sebagai langkah jangka panjang untuk memperkuat keberlanjutan program MBG secara nasional.
“Kalau ada dinas gizi daerah dan program ini diperkuat lewat undang-undang, maka siapapun presidennya nanti program tetap berjalan,” ujarnya.
Selain menyoroti koordinasi antarlembaga, Pigai juga menegaskan tanggung jawab utama atas dugaan keracunan berada pada pengelola SPPG dan Badan Gizi Nasional sebagai pengawas program.
“Yang jelas bukan pemerintah daerah dan bukan pihak sekolah. Tanggung jawab utama ada pada pengelola SPPG dan pengawasan dari BGN,” katanya.
Mengenai kemungkinan penutupan permanen dapur SPPG tersebut, Pigai menilai operasional dapur itu layak di hentikan sementara sambil menunggu hasil evaluasi lebih lanjut.
“Kalau melihat fakta saintifik dan kondisi di lapangan, itu sudah layak di-hold dulu sementara,” ujarnya.
Pigai berharap evaluasi menyeluruh dapat memperbaiki tata kelola program MBG tanpa mengurangi tujuan utama program tersebut.
“Program ini baik, cita-citanya baik. Tapi tata kelolanya harus di perbaiki supaya tidak membahayakan anak-anak,” pungkasnya.(r7)
