Jakarta,(DOC) – Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang melonjak jauh di atas kebutuhan awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan adanya dugaan praktik jual-beli titik SPPG yang memicu lonjakan jumlah dapur MBG di berbagai daerah.
Menurut Zulhas, pemerintah semula merancang program MBG dengan target sekitar 21.000 titik SPPG. Namun, data terbaru menunjukkan jumlah titik telah mencapai 27.877 unit.
“Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas, Sabtu (13/6/2026).
Zulhas menjelaskan setiap dapur MBG menerima dukungan operasional sekitar Rp6 juta per hari. Karena itu, tambahan 6.877 titik di luar perencanaan berpotensi menambah pengeluaran negara lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp12 triliun,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu segera menata kembali program tersebut agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Titik MBG di Wilayah 3T Juga Melonjak
Zulhas juga menemukan lonjakan jumlah titik SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Awalnya pemerintah hanya memproyeksikan sekitar 2.000 titik SPPG di kawasan 3T. Namun jumlah itu kini meningkat menjadi 8.617 titik.
Dari jumlah tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerbitkan surat keputusan (SK) untuk 6.138 titik.
“3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN,” ungkap Zulhas.
Pemerintah bersama BGN dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait akan menata ulang data dan pelaksanaan program MBG.
Zulhas menegaskan langkah tersebut bertujuan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia menargetkan proses penataan ulang dapat selesai dalam waktu sekitar satu bulan.
“Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali,” pungkasnya.(rd)
