Surabaya,(DOC) – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mengajak seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan aktif mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pahlawan.
Menurut Anas, keberhasilan sensus bergantung pada akurasi data yang dikumpulkan petugas di lapangan. Pemerintah akan memakai data tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi dan penganggaran daerah.
“Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil lapangan keliru, program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga insentif UMKM berpotensi salah sasaran,” kata Anas di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (18/6/2026).
Data Akurat Dukung Penguatan UMKM
Anas menegaskan hasil Sensus Ekonomi tidak sekadar menjadi dokumen statistik. Pemerintah akan menggunakan data tersebut untuk menyusun berbagai program ekonomi dan sosial.
Ia menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan pendataan ratusan ribu pelaku usaha nonpertanian di Surabaya. Mayoritas berasal dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penggerak ekonomi daerah.
Menurutnya, data yang akurat membantu pemerintah memetakan kebutuhan pelaku usaha secara tepat. Pemerintah dapat menyusun program pengembangan Sentra Wisata Kuliner (SWK), pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga bantuan modal yang lebih efektif.
“Karena itu, saya berharap seluruh pelaku usaha memberikan data yang benar sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Kerahasiaan Data Terjamin
Anas juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan data sensus. Ia memastikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik melindungi seluruh data responden.
“Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak atau penghapusan bantuan sosial. Undang-undang melindungi data responden dan melarang penyebarannya kepada pihak lain,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif agar Surabaya memiliki basis data ekonomi yang kuat untuk mendukung pembangunan daerah.
BPS Targetkan Lebih dari 500 Ribu Usaha
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan mengatakan pihaknya menargetkan pendataan seluruh skala usaha, mulai perusahaan besar hingga UMKM.
BPS akan mendata sekitar 1.402 perusahaan besar dengan omzet di atas Rp50 miliar. Selain itu, petugas juga akan mendata sekitar 13.000 usaha menengah dan sekitar 490.000 UMKM.
“Kami akan mendata 1.402 usaha besar dengan omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, sekitar 13.000 usaha menengah, serta kurang lebih 490.000 UMKM,” jelas Arrief.
Hingga tahap awal pelaksanaan sensus, petugas telah mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap pemerintah daerah memperoleh data yang lebih akurat untuk merumuskan kebijakan, memperkuat daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Surabaya secara berkelanjutan.(r7)
