Surabaya,(DOC) – Kelompok “Rakyat Surabaya Menggugat” menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menuntut pemerintah mengevaluasi arah kebijakan negara terkait demokrasi, hukum, ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan.
Selain itu, massa mendesak Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatan. Mereka juga mendorong pembentukan pemerintahan transisi yang mereka anggap sesuai mekanisme konstitusi.
Koordinator aksi, Miftahur Rohmah, menyampaikan bahwa tuntutan tersebut muncul dari kegelisahan masyarakat sipil. Ia menilai berbagai persoalan telah menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan tata kelola negara.
“Prabowo-Gibran turun karena tidak ada lagi legitimasi kekuasaan ini. Sudah cacat secara politik, cacat secara konstitusi, dan cacat secara hukum,” kata Miftahur di sela aksi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa wacana pemerintahan transisi perlu menjadi bahan pembahasan untuk mengembalikan arah demokrasi sesuai konstitusi.
Di sisi lain, massa menyoroti janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang mereka nilai tidak realistis. Oleh karena itu, mereka meminta agar lapangan kerja mampu menyerap tenaga kerja terdidik dengan upah layak.
“19 juta lapangan pekerjaan yang kita mau bukan menjadi kepala SPBU, bukan cuci ompol, bukan menjadi sopir MBG. Yang kita harapkan, 19 juta lapangan pekerjaan dapat menyerap sarjana dan anak muda dengan gaji yang layak,” teriak salah satu orator.
Selain itu, kelompok ini mengklaim menyusun sembilan poin kritik yang mereka sebut “Nawa Nastapa”. Poin tersebut mencakup krisis legitimasi, pelemahan demokrasi, supremasi hukum, militerisasi kekuasaan, penguatan oligarki, hingga persoalan lingkungan dan kondisi sosial-ekonomi.
Kemudian, Miftahur menjelaskan penyusunan poin itu melibatkan berbagai elemen, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, kelompok perempuan, hingga komunitas minoritas.
Terakhir, aksi berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi dengan pengamanan aparat. Massa membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah serta seruan penguatan demokrasi dan supremasi sipil.(r7)
