Jakarta,(DOC) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pencapaian ini memperkuat pengawasan sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut sertifikasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Menurutnya, Kemnaker tidak hanya mengejar kepatuhan administrasi. Kementerian juga terus mendorong perubahan budaya kerja agar lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kita ingin membangun Kemnaker yang transparan, kolaboratif, berkinerja, dan beretika. Integritas harus tercermin dalam cara kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yassierli saat penyerahan Sertifikat SMAP di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Integrasikan SMAP dan SIKENCUR
Kemnaker menindaklanjuti komitmen tersebut dengan mengintegrasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR).
Yassierli menjelaskan, integrasi itu bertujuan memperkuat pengawasan sekaligus menekan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
Menurutnya, SMAP dan SIKENCUR tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian. Kedua sistem tersebut juga menjadi fondasi untuk membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel.
Kemnaker menerapkan sistem tersebut pada seluruh tahapan kerja. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi.
“SMAP dan SIKENCUR bukan sekadar perangkat formal. Keduanya menjadi fondasi untuk menciptakan sistem kerja yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Fokus pada Perubahan Budaya Kerja
Yassierli mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung proses sertifikasi. Namun, ia menegaskan sertifikat bukan tujuan akhir.
Menurutnya, perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas jauh lebih penting daripada sekadar pengakuan formal.
“Yang jauh lebih penting dari sertifikasi adalah perubahan cara berpikir dan budaya kerja yang tercipta. Sistem integritas yang kuat juga melindungi pegawai yang bekerja secara benar,” tegasnya.
Ke depan, Kemnaker akan memperluas penerapan SMAP dan SIKENCUR ke berbagai satuan kerja secara bertahap.
Kementerian juga akan mendokumentasikan seluruh pengalaman selama proses implementasi. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.
“Seluruh pengalaman dan pembelajaran selama proses ini perlu di dokumentasikan dengan baik agar menjadi referensi dalam memperkuat sistem pengawasan,” ujar Yassierli.
KPK dan BPK Beri Apresiasi
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, mengapresiasi Kemnaker, khususnya Biro Umum, atas keberhasilan meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2025.
Menurut Aminuddin, capaian tersebut menunjukkan komitmen nyata Kemnaker dalam memperkuat integritas dan membangun tata kelola yang bersih.
“Raihan ini bukan sekadar pemenuhan standar administrasi, tetapi wujud nyata transformasi budaya kerja yang berintegritas,” kata Aminuddin.
Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo, juga menilai penerapan sistem anti-penyuapan secara konsisten akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia meyakini langkah tersebut mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
“Pencapaian Kemnaker dapat menjadi praktik baik yang menginspirasi kementerian dan lembaga lain dalam mencegah risiko penyuapan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” pungkasnya. (r7)
