
Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil tindakan tegas terhadap mantan pegawai kontrak Non-ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkot Surabaya berinisial TFR. Oknum yang juga merupakan peraih gelar Runner Up Raka Raki Jawa Timur sekaligus alumni Cak dan Ning Surabaya tersebut resmi dipecat dan diputus kontrak kerjanya usai tersandung kasus dugaan pelanggaran moral yang viral di media sosial.
Eri Cahyadi menegaskan bahwa langkah pemecatan langsung diambil setelah pihak Pemkot Surabaya melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal. Dari hasil klarifikasi tersebut, yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya.
“Begitu ada kabar, langsung kita lakukan klarifikasi dan bukti-bukti ditunjukkan. Karena dia mengakui, ya langsung kita pecat kemarin. Kontrak kerjanya sebagai tenaga ahli MC di setiap kegiatan Pemerintah Kota Surabaya resmi kami putus,” tegas Eri, Selasa (11/8/2026).
Menurut Eri, perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi karena melanggar norma hukum serta etika yang wajib dijaga oleh setiap pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Ia juga mengimbau pihak yang merasa dirugikan untuk tidak takut menempuh jalur hukum agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil.
“Ini sudah menyangkut harga diri. Saya berharap korban langsung melapor ke polisi. Kalau takut lapor nanti susah. Biar yang salah diproses dan dipenjara, supaya jadi pembelajaran untuk laki-laki lain agar tidak sembarangan,” ujarnya.
Pencabutan Gelar Cak Surabaya dan Laporan ke Disbudpar Jatim
Selain pemutusan kontrak kerja di lingkungan Pemkot Surabaya, Eri juga berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan serta Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya untuk mengevaluasi status keanggotaan TRF di Paguyuban Cak dan Ning Surabaya.
“Cak dan Ning itu harus punya attitude dan akhlak yang bagus. Kita akan evaluasi dan sampaikan ke paguyuban untuk mencabut gelar tersebut,” kata Eri.
Terkait status TFR sebagai Runner Up Raka Raki Jatim, Pemkot Surabaya telah merampungkan hasil investigasi dan pemeriksaan internal untuk diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan tingkat provinsi.
Eri menekankan bahwa persoalan yang terjadi merupakan kasus pribadi dan bukan bagian dari institusi Pemkot Surabaya.
“Kami hanya fokus pada tindakan administratif berupa pemecatan dan pencabutan atribut perwakilan daerah, sementara penyelesaian permasalahan pribadi bukan kewenangan kami,” pungkasnya.





