Surabaya, (DOC) – Pemprov Jawa Timur memfokuskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen fiskal utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa setiap rupiah penyesuaian anggaran dirancang agar berdampak langsung pada penurunan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Perubahan APBD TA 2026 dikonstruksikan sebagai instrumen fiskal yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ujar Khofifah, Jumat (28/8/2026).
Langkah agresif ini ditopang oleh tren positif ekonomi Jawa Timur yang pada semester I 2026 tumbuh 5,84 persen melampaui rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,45 persen. Capaian ini sejajar dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,24 persen per Maret 2026, berkurangnya pengangguran terbuka 0,13 persen per Mei 2026, serta kenaikan PDRB per kapita triwulan II sebesar 5,72 persen secara tahunan.
Dalam rancangan P-APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan naik dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun (bertambah Rp183,77 miliar). Sementara itu, belanja daerah melonjak signifikan dengan tambahan Rp2,64 triliun yang dialokasikan khusus pada sejumlah sektor prioritas penopang inklusivitas.
Di antaranya, penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), optimalisasi Millenium Job Center (MJC), serta skema pembiayaan PROKESRA dengan bunga rendah 3 persen (plafon hingga Rp50 juta) melalui PT BPR Jatim.
Peningkatan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi menjadi Rp999,21 miliar guna memperlancar arus mobilitas ekonomi warga, dan pemberian bantuan pendidikan langsung bagi 50.000 siswa dari keluarga prasejahtera untuk menjamin keberlanjutan akses sekolah.
“Dalam hal mitigasi bencana juga dilakukan penguatan sistem peringatan dini, kapasitas penanganan, serta pemulihan pascabencana demi melindungi stabilitas ekonomi masyarakat di daerah rawan,” ungkapnya.
Khofifah menegaskan bahwa perubahan anggaran ini bukan sekadar penyesuaian angka di atas kertas, melainkan langkah strategis untuk merawat momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
