Surabaya, (DOC) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya mencatat sebanyak 1.845 warga berhasil diturunkan tingkat kelompok kesejahteraannya (desil) setelah mengajukan sanggahan sepanjang triwulan III 2026. Penurunan desil ini menjadi angin segar bagi warga tidak mampu agar bisa masuk ke dalam skema penerima bantuan sosial (bansos) maupun BPJS PBI dari pemerintah.
Kepala Dinsos Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengungkapkan bahwa sepanjang periode tersebut ada 3.283 aduan sanggahan yang masuk dan ditindaklanjuti lewat verifikasi lapangan (outreach). “Dari total 3.283 aduan sanggahan, sebanyak 1.845 warga desilnya turun, 345 warga naik desil, dan 1.093 sisanya tetap,” ujar Antiek, Selasa (8/9/2026).
Penyesuaian status ekonomi ini sangat vital. Pasalnya, Kementerian Sosial menetapkan desil 1–4 sebagai sasaran bansos, sedangkan desil 1–5 dipatok untuk kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jika warga yang tidak mampu masih terdata di desil 6–10, mereka dipastikan gugur secara sistem dalam penerimaan bantuan.
Antiek menegaskan, penetapan akhir pemeringkatan desil merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat untuk pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Tugas Pemkot Surabaya adalah memverifikasi kondisi riil di lapangan dan menyalurkan usulan perubahan tersebut.
4 Cara Mudah Mengajukan Sanggahan Desil Data Kesejahteraan
Bagi warga yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan data desil yang tercatat, Pemkot Surabaya menyediakan empat saluran resmi untuk mengajukan sanggahan, pertama dilakukan secara mandiri dengan mengunggah identitas dan bukti foto kondisi rumah, menggunakan layanan pemutakhiran data secara daring milik pemkot, dan mengisi formulir pemutakhiran di situs dtsen-form.bps.go.id, serta pengajuan secara langsung melalui petugas di kantor kelurahan.
Antiek juga meminta pengurus RT dan RW aktif menyisir warga di wilayahnya. Jika menemukan warga miskin yang terjebak di desil tinggi (6–10), maupun warga yang sudah mampu tetapi masih di desil rendah (1–5), diharapkan segera melapor ke kelurahan.
“Mari kita perbaiki data ini bersama-sama. Warga yang belum terdata biasanya karena saat survei BPS sedang tidak berada di tempat. Dengan data yang akurat, bansos bisa benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan,” pungkasnya.
