Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjamin akses kesehatan gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya.
Tak hanya berhasil melunasi seluruh kewajiban premi BPJS Kesehatan tanpa meninggalkan sisa tunggakan, Pemkot Surabaya bahkan telah mengamankan alokasi anggaran JKN hingga tahun 2027.
Atas kedisiplinan administrasi, ketepatan waktu pembayaran iuran, serta tingginya cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC), Pemkot Surabaya meraih penghargaan kepatuhan JKN tingkat Jawa Timur pada Kamis (22/10/2026).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, menjelaskan bahwa Surabaya dinilai unggul dalam enam kriteria utama BPJS Kesehatan.
Kriteria tersebut mencakup ketepatan waktu pembayaran bulanan, penyelesaian piutang awal tahun, ketertiban rekonsiliasi data, hingga kontribusi anggaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
“Pemkot Surabaya termasuk yang sangat patuh. Pembayaran iuran rutin kami lakukan tiap bulan tanpa telat jatuh tempo. Piutang tahun-tahun sebelumnya sudah rampung diselesaikan, dan untuk tahun ini insyaallah kita nol tunggakan,” tegas dr. Billy, Sabtu (24/10/2026).
dr. Billy menambahkan, keakuratan data UHC dijaga melalui rekonsiliasi rutin lintas Perangkat Daerah (PD) mulai dari Dinkes, BPJS Kesehatan, Dispendukcapil, Bappeda, Dinsos, hingga BPKAD.
Langkah ini memastikan warga Kota Pahlawan dapat langsung mengakses fasilitas kesehatan secara gratis cukup dengan menunjukkan KTP.
Selain ditopang APBD, cakupan UHC Surabaya juga didorong oleh kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan dan membayar iuran Pekerja Penerima Upah (PPU).
“Perusahaan-perusahaan di Surabaya kita absen setiap bulan agar disiplin membayarkan iuran pekerjanya. Ini sangat membantu mendongkrak keaktifan UHC daerah,” imbuhnya.
Anggaran Dijamin Aman Hingga 2027
Di tengah tantangan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat yang dihadapi banyak daerah, posisi anggaran kesehatan Kota Surabaya dipastikan tetap solid.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Surabaya, Myrna Augusta Aditya Dewi, menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis merupakan prioritas utama dalam skema perencanaan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi.
“Saat ini keaktifan kepesertaan JKN di Surabaya sudah menembus angka lebih dari 90 persen. Anggaran hingga akhir tahun ini sudah sangat aman. Bahkan, alokasi anggaran untuk tahun 2027 pun sudah kami siapkan dari sekarang,” ujar Myrna.
Melalui kepastian anggaran dan sinergi yang makin solid bersama BPJS Kesehatan, Pemkot Surabaya memastikan tidak ada lagi kendala keterlambatan pembayaran iuran yang dapat mengganggu hak warga untuk berobat secara gratis.
