Penyaluran DBHCT Tak Efektif Melindungi Anak Dari Bahaya Rokok, Komisi D Minta Dievaluasi

Surabaya,(DOC) – Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang disalurkan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dianggap tak efektif melindungi anak dari bahaya rokok.

Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya, Agustin Poliana, menyatakan, salah satu tujuan DBHCT itu adalah untuk melindungi anak terhadap bahaya rokok. untuk itu perlu dievaluasi

Bacaan Lainnya

“Cukai rokok yang diberikan pemerintah pada masing-masing OPD ada beberapa catatan bagi kami, bagaimana anggaran cukai rokok bisa melindungi anak-anak terhadap bahaya rokok, tapi secara spesifik tidak masuk anggaran kita,” kata Agustin usai menggelar hearing dengan pihak terkait, di Komisi D DPRD kota Surabaya, Selasa(9/10/2018).

Ia berharap, perlindungan terhadap anak terhadap bahaya rokok harus spesifik dan harus mendapat porsi anggaran yang jelas.

“Sehingga tidak ada lagi tulisan dilarang merokok, tapi masih bisa merokok diruangan tertentu. Dan kita tidak ingin itu terjadi,” harapnya.

Politisi PDIP ini menjelaskan, anggaran DBHCT sebesar Rp 23,4 milliar pertahun, diberikan oleh pemerintah pusat, bukan hanya kesehatan saja. Tetapi juga untuk sosialisasi kepada anak-anak tentang bahayanya merokok.

“Karena saya melihat, trennya sudah menjurus ke anak-anak dibawah usia 4-5 tahun sudah belajar merokok. Inikan sangat bahaya bagi mereka,” tegasnya.

Di waktu yang sama kepala bidang ekonomi badan perencanaan kota (Bappekko) Ivan Wijaya menjelaskan, pendapatan cukai 2019 kurang lebih Rp 2,4 milliar akan diplotkan di Dinkes, BDH, Disnaker dan PTSP.

“Prioritas cukai sendiri masih untuk kesehatan Rp 9 milliar dan 2 koma sekian untuk alat kesehatan. Di BDH juga untuk alat kesehatan Rp 4, sekian milliar, Rp 7,8 di Disnaker untuk pelatihan dan PTSP cuma Rp 65 juta saja.” terangnya.

Masih menurut Kabid Ekonomi Bappeko, beda dengan pajak rokok. Pajak rokok yang Rp 64 milliar alokasinya 50 % untuk alokasi PBI (Peserta Bebas Iuran). Sedangkan yang Rp 32 milliar, 50 % untuk anggaran-anggaran lain sebagai blok grand.

Baca Juga:  Vaksin Pelajar dan Pendidik Rendah, Anggota Komisi D Dorong Percepatan Vaksinasi

“Itu campur, kita belanja apa saja boleh dari uang itu, untuk prioritas kota,” pungkasnya.(r7)

Pos terkait