Surabaya,(DOC) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, menggelar reses selama sepekan di enam kecamatan yang masuk daerah pemilihan (Dapil) 1. Keenam kecamatan tersebut meliputi Gubeng, Bubutan, Krembangan, Tegalsari, Genteng, dan Simokerto.
Dalam reses kali ini, Ajeng banyak menerima masukan dari warga. Mulai dari masalah aset Pemkot yang belum termanfaatkan, hingga kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah aset milik Pemkot Surabaya di Jalan Pucang Anom Timur No. 32 seluas 1.206 meterpersegi. Dulunya aset ini di manfaatkan sebagai Perguruan Ilmu Sejati. Kemudian aset eks pabrik karung di Jalan Ngagel Timur yang luasnya mencapai lebih dari 4 hektare. Warga menilai aset tersebut dapat di fungsikan kembali untuk kebutuhan pendidikan, SMPN atau bahkan Sekolah Rayat.
Selain itu, persoalan pendidikan di Kecamatan Gubeng juga menjadi keluhan. Minimnya sekolah negeri tingkat SMP membuat warga mengusulkan agar dua aset pemkot bisa di alihfungsikan untuk pembangunan sekolah. Ajeng menegaskan bahwa usulan tersebut sejalan dengan gagasan Partai Gerindra dan Ketua Umum Prabowo Subianto melalui program Sekolah Rakyat (SR), yang memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pembangunan SMPN ini penting sebagai solusi bagi anak-anak yang kesulitan karena keterbatasan kuota dan jarak sekolah. Jika aset pemkot bisa di alihfungsikan, maka kebutuhan pendidikan bisa lebih merata,” jelas Ajeng.
Keluhan Program Rutilahu dan CCTV
Tak hanya itu, isu rumah tidak layak huni (Rutilahu) juga mencuat. Ajeng menyebut masih ada ketidakmerataan program, contohnya di Kelurahan Baratajaya. “Warga dengan penghasilan di bawah UMK yang seharusnya berhak justru terhambat, karena diwajibkan melunasi retribusi terlebih dahulu,” ungkapnya.
Warga juga menyoroti perlunya peningkatan keamanan dengan penambahan CCTV di titik-titik rawan. Sementara itu, permasalahan data pragamis yang sulit berubah menjadi penerima gamis (garis miskin) juga diadukan masyarakat karena kondisi ekonomi yang semakin berat.
Menurut Ajeng, seluruh aspirasi yang muncul akan di perjuangkan dalam rapat-rapat di DPRD, terlebih dengan adanya program Prabowo seperti Sekolah Rakyat, yang bisa di integrasikan dengan kebutuhan masyarakat Surabaya. “Masukan warga ini menjadi bahan penting agar kebijakan Pemkot Surabaya benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat kecil,” tegasnya.(r7)
