Surabaya, (DOC) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan kenaikan belanja daerah sebesar Rp2,64 triliun dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga total belanja meningkat menjadi Rp29,87 triliun dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp27,23 triliun.
Tambahan anggaran tersebut secara khusus difokuskan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur pelayanan publik.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur terkait Raperda Perubahan APBD 2026 di Surabaya, Senin (10/8/2026).
Kenaikan belanja daerah ini didominasi porsi alokasi pendidikan sebesar Rp9,54 triliun (31,93 persen) yang diarahkan untuk penambahan beasiswa 50 ribu siswa miskin dan perbaikan sarana sekolah. Sementara itu, sektor kesehatan mendapatkan alokasi Rp6,18 triliun (24,29 persen) untuk memperkuat layanan bergerak serta prasarana kesehatan.
“Penguatan intervensi diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Khofifah.
Dari sisi pendapatan daerah, porsi penerimaan turut meningkat dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun atau naik sekitar Rp183,78 miliar, yang utamanya disokong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi BLUD.
Adanya selisih kenaikan belanja yang lebih tinggi mengakibatkan defisit anggaran meningkat menjadi Rp3,37 triliun, yang dipastikan akan ditutup secara penuh menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp3,38 triliun yang telah diaudit BPK.
Khofifah menambahkan, penguatan anggaran pelayanan publik ini sejalan dengan tren positif kinerja perekonomian Jawa Timur. Ekonomi Jatim tercatat tumbuh sebesar 5,84 persen pada Semester I 2026tertinggi di Pulau Jawa disertai penurunan angka kemiskinan yang menyentuh angka 9,06 persen per Maret 2026.
“Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana peningkatan pertumbuhan diiringi dengan penurunan kemiskinan,” tandasnya.
