Surabaya,(DOC) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Jawa Timur hingga 31 Desember 2025 mencatatkan hasil positif. APBN Jawa Timur berhasil membukukan surplus sebesar Rp126,88 triliun, seiring realisasi pendapatan negara yang melampaui belanja negara.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur, Syaiful Islam, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp253,32 triliun atau 88,97 persen dari target Rp284,72 triliun.
“Realisasi pendapatan negara di Jawa Timur hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp253,32 triliun,” ujar Syaiful, Jumat (23/1/2026).
Pendapatan tersebut di dominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp244,61 triliun atau 87,60 persen dari target Rp279,24 triliun. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mencatatkan kinerja sangat positif dengan capaian Rp8,71 triliun atau 158,95 persen dari target Rp5,48 triliun.
Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak yang di kelola Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp109,90 triliun atau 85,54 persen dari target Rp128,48 triliun. Adapun penerimaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tercatat Rp134,70 triliun atau 89,35 persen dari target Rp150,75 triliun.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara di Jawa Timur hingga Desember 2025 mencapai Rp126,44 triliun atau 96,98 persen dari pagu. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp44,39 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp82,05 triliun.
Dukung Layanan Dasar Masyarakat
Belanja pemerintah pusat di arahkan untuk mendukung layanan dasar masyarakat, dengan rincian Belanja Pegawai Rp25,43 triliun, Belanja Barang Rp12,88 triliun, Belanja Modal Rp5,94 triliun, serta Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp138,58 miliar.
Untuk sektor prioritas, belanja kesehatan terealisasi sebesar Rp2,99 triliun, sementara belanja pendidikan mencapai Rp13,68 triliun.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp82,05 triliun, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp12,98 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp43,22 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp791,33 miliar, DAK Non Fisik Rp16,97 triliun, Dana Insentif Fiskal Rp610,93 miliar, serta Dana Desa Rp7,48 triliun.
Selain menjaga stabilitas fiskal daerah, APBN Jawa Timur juga berperan aktif mendukung program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis tercatat menjangkau 7,20 juta penerima manfaat dengan dukungan anggaran sebesar Rp1,62 triliun.
Sementara itu, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis mencatat 13.286.214 pendaftar, dengan tingkat kehadiran mencapai 12.900.473 orang, menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua secara nasional.
Dengan capaian tersebut, Syaiful menilai kinerja APBN Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan fondasi fiskal yang kuat dan berkelanjutan.
“Kinerja positif ini akan kami pertahankan pada 2026, dengan belanja negara tetap di arahkan untuk mendukung Program Prioritas Nasional,” pungkasnya. (r6)
