D-ONENEWS.COM

Buntut Pengosongan Wisma Karanggayam, Pemkot Digugat Persebaya

Foto : Sidang gugatan Persebaya

Surabaya,(DOC) – Managemen Persebaya gugat Pemkot Surabaya atas eksekusi Wisma Persebaya di Jalan Karanggayam, Tambaksari Surabaya beberapa waktu lalu.

Gugatan tersebut telah di kirim pada 17 September 2019 lalu dan di sidangkan di Pengadilan Megeri (PN) Surabaya, Selasa(8/10/2019) hari ini.

Sidang gugatan dipimpin Ketua Majelis Hakim, Martin Ginting dan digelar diruang Garuda 2 PN Surabaya.

Agenda sidang yakni, pembacaan surat gugatan dari pihak PT Persebaya selaku penggugat.

Selain Pemkot Surabaya, pihak Persebaya juga menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena sudah menerbitkan sertifikat hak pakai sebagai dasar Pemkot untuk mengeksekusi Wisma Persebaya.

Kuasa hukum PT Persebaya Indonesia, Moch Yusron Marzuki mengatakan, Pemkot Surabaya dan BPN telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas diterbitkan sertifikat hak pakai yang berdiri bangunan untuk Wisma Persebaya.

“Ada sebelas poin yang kami beberkan dalam gugatan ini. Intinya kami menjelaskan riwayat dari Wisma Persebaya yang sudah diduduki oleh penggugat (Persebaya) sejak tahun 1967,” ungkap Moch Yusron Marzuki.

Ia menjelaskan, Wisma Persebaya yang berdiri di tahun 1995, tiba-tiba diminta untuk dikosongkan dan bahkan sempat digembok.

Padahal masih ada pemain Persebaya U-19 yang dijadwalkan bertanding dilapangan Persebaya yang terletak di belakang Wisma.

Hal inilah, kata Moch Yusron, awal dilayangkannya gugatan ke Pemkot Surabaya.

“Adanya pengusiran pemain Persebaya U-19 dan di depan lahan tertulis tanah milik Pemkot Surabaya. Ini menyalahi UU Agraria yakni negara tidak bisa menguasai tanah, hanya sebatas pengelola,” terangnya.

Dalam gugatan itu sendiri, PT Persebaya Indonesia menyatakan mengalami kerugian material dan imaterial. Kerugian material Rp 713 juta, sedangkan imaterial sekitar Rp 1 miliar.

Dalam gugatannya, pihak Persebaya menuntut beberapa poin, diantaranya meminta ganti rugi ke Pemkot, sekaligus memberikan hukuman dan menuntut majelis hakim untuk menyatakan sertifikat hak pakai atas kepemilikkan Wisma Persebaya dinyatakan tidak sah.

“Selain itu meminta majelis hakim untuk memutuskan bahwa Persebaya sebagai pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” tambahnya.

Sementara terpisah, Pemkot Surabaya siap melawan gugatan dipersidangan. Namun menurut Muhammad Fajar, petugas dari Bagian Hukum Pemkot Surabaya, sejauh ini belum ada pengacara yang ditunjuk Pemkot untuk menghadapi perkara itu.

“Surat kuasa masih proses, sementara masih Bagian Hukum yang turun,” katanya.(hadi)

Loading...

baca juga