Surabaya, (DOC) – Kawasan eks Hi-Tech Mall kini resmi bertransformasi menjadi Surabaya Urban Creative Hub (SUBEC), […]
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Iman Krestian mengatakan, penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas umum di perumahan dapat dikelola oleh pemerintah kota. Dominasi PSU yang diserahkan masih berupa infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase. “Didominasi jalan dan saluran,” kata Iman, Selasa (31/3/2026).
Konflik ini bermula saat Pemkot Surabaya menerbitkan surat bernomor 500.17/2388/436.7.16/2026 pada 25 Maret 2026. Dalam surat tersebut, Pemkot menyatakan pemanfaatan lahan oleh Galeri dan Sekretariat DKS di Jalan Gubernur Suryo No. 15 tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi pasca-Idul fitri, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui sertifikasi kompetensi di kalangan pelaku industri.
Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pengecekan identitas penghuni kos, termasuk mencatat pekerjaan dan daerah asal. Dari hasil pendataan, diketahui terdapat tiga penghuni kos yang belum kembali usai mudik Lebaran.
Penertiban dilakukan terhadap lapak hingga bangunan semi permanen yang berdiri di atas saluran air, di sepanjang Jalan Manukan Tama hingga Jalan Manukan Lor Surabaya.
Menanggapi wacana tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. “Soal WFH kita tunggu ya, arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Wali Kota Eri, Senin (30/3/2026).
Pelaksana tugas (Plt) Disbudporapar Kota Surabaya, Herry Purwadi menanggapi adanya polemik pengosongan tempat yang beredar di kalangan seniman dan sosial media (sosmed).
Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati melakukan pengecekan proses pembelajaran di sekolah pada Senin (30/3/2026) pagi. Salah satu lembaga pendidikan yang ditinjau adalah SDN Ketintang I Surabaya.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 30–31 Maret 2026 ini menjadi langkah awal untuk mendorong pelaku usaha lokal naik kelas sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja di tengah tantangan pengangguran perkotaan.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan pelayanan publik kependudukan bagi para mantan suami yang belum melunasi kewajiban nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah mut’ah sesuai amar putusan pengadilan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
