Surabaya, (DOC) – Keluhan soal ketidaksesuaian data kesejahteraan kembali mencuat dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, di Kecamatan Sukolilo, Kamis (1/10/2026). Sejumlah warga mengaku terkejut karena masuk kategori desil tinggi, padahal kondisi ekonomi mereka dinilai jauh dari kategori mampu.
Salah satunya disampaikan Erna Susanti, warga RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan. Ia mengaku kaget setelah mengetahui keluarganya masuk Desil 9, padahal sehari-hari tinggal menumpang di rumah keluarga dengan kondisi ekonomi pas-pasan.
“Saya tidak merasa berada di Desil 9. Rumah saja masih menumpang keluarga, satu kamar ditempati beberapa orang. Jangankan punya mobil, motor saja masih kredit. Tapi kok bisa masuk Desil 9, saya juga heran,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi dalam reses.
Menurut Erna, status desil yang tinggi membuatnya khawatir terhadap masa depan anaknya yang hingga kini belum memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
“Yang saya pikirkan bukan diri saya sendiri, melainkan anak saya yang belum punya pekerjaan tetap. Kalau data kami dianggap mampu, saya khawatir kesempatan mendapat program bantuan atau kemudahan lain jadi tertutup,” katanya.
Sebagai Kader Surabaya Hebat (KSH), Erna mengaku sering menerima keluhan serupa dari warga. Ia menilai masih banyak data kesejahteraan yang belum menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Harapan saya sederhana, data harus sesuai kenyataan. Masyarakat tidak minta lebih, yang penting sesuai dengan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Keluhan serupa turut diakui Ketua RW 08 Nginden Jangkungan, Sadeli. Menurutnya, banyak warga yang mempertanyakan hasil pemeringkatan desil karena dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka.
“Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Ini yang disampaikan dalam reses,” kata Sadeli.
Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dan tidak bisa langsung disimpulkan sebagai kesalahan sistem maupun pihak tertentu.
“Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan RT, kelurahan, dan pihak terkait. Jangan terburu-buru menyalahkan siapa pun. Yang penting dicari solusi agar bantuan serta program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi banyaknya keluhan tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, meminta RT dan RW segera mendata warga yang merasa desilnya tidak sesuai. Pendataan ini dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pendampingan dalam proses penyanggahan data.
“Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, banyak warga menyampaikan bahwa desil mereka tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu, saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan,” kata Anas.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, banyak warga yang belum memahami mekanisme penyanggahan data secara mandiri melalui sistem yang disediakan pemerintah.
“Saya juga sudah berkomunikasi dengan lurah. Per hari ini petugas kelurahan sudah berada di balai-balai RW. Saya minta lurah ikut memonitor dan turun langsung membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil,” ujarnya.
Menurut Anas, validitas data kesejahteraan sangat penting karena menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Kalau memang ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Kegiatan reses Anas Karno di Balai RW 08 Kelurahan Nginden Jangkungan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Suasana semakin semarak ketika pria yang akrab disapa Cak Ji tersebut membagikan bingkisan berupa paket sembako gratis kepada peserta reses yang berhasil menjawab pertanyaan.
