Surabaya,(DOC) – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, semprot Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), di depan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Hal ini dikarenakan tidak sinkronnya data dari BPS Surabaya, dengan data yang dimiliki Pemkot dengan SK Wali Kota No. 188.45/94/436.1.2/2019 Tanggal 10 April 2019.
Sebanyak 799.540 jiwa atau 325.515 keluarga, berpenghasilan rendah di Kota Surabaya. Seperti yang dijelaskan oleh Herlina pada awak media seusai hearing, Senin (7/10/2019).
“Berdasarkan SK Wali Kota Tanggal 10 April 2019, ada 799.540 jiwa, yang artinya hampir 800 jiwa masyarakat Kota Surabaya yabg dikategorikan berpenghasilan rendah. Ini otomatis sangat berbeda jauh dengan data yang disampaikan oleh BPS terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surabaya, yang jumlahnya hanya 140 ribu,” ujar Herlina.
Herlina menjelaskan, hal ini bukan perkara jumlah dari hasil survei BPS, karena adanya hal ini, semakin tidak percayanya masyarakat akan data yang ada nantinya.
“Sebenarnya bukan pada masalah banyak atau sedikitnya data. Saya berpendapat, bahwa ketika masyarakat berpenghsilan rendah disampaikan sebanyak 800 ribu, maka ini adalah hal yang tidak membuat gembira. Baik untuk Pemkot, maupun DPRD. Kenapa seperti ini? Coba bayangkan, ketika 3 juta masyarakat Kota Surabaya ternyata 30% diantaranya itu masyarakat yang tidak mampu. Nah saya sendiri cukup sanksi dengan data yang disajikan dinas sosial dalam hal ini,” imbuhnya.
Selain itu, Herlina yang juga mendamprat BPJS, dikarenakan banyaknya masyarakat kurang mampu, diberhentikan BPJS PBI-nya. Namun hal tersebut dikarenakan tidak singkronnya data BPS dan Pemkot Surabaya.
“Ketika saya mengkaitkan dengan data penonaktifan BPJS, saya kemudian tidak bisa 100% menyalahkan langkah BPJS dalam hal ini. Karena Pemerintah Kota tidak punya data yang valid tentang yang mana mereka harus ditanggung sebagai BPJS,” pungkasnya.
Usai hearing, Ketua Komisi D, Khusnul Khotimah, juga turut meminta data ke Pemkot Surabaya soal masyarakat berpenghasilan rendah(MBR). Ia menilai, ketidak sinkronan data tersebut, membuat penyaluran jaminan kesehatan bagi warga yang kurang mampu tak tepat sasaran.
Data MBR milik Pemkot Surabaya lebih besar dibanding data milik BPS.
“Data itu sangat penting, apalagi sekarang Pemerintah pusat tengah menonaktifkan BPJs PBI. Pemkot harus mendata ulang, karena itu tanggungjawab pemerintah,” tegasnya.(robby)