Surabaya,(DOC) – Anggaran pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Wali kota (Pilwali) Surabaya 2020 mendatang, akhirnya bisa cair setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di tanda tangani oleh Wali Kota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan di kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat(Bakesbangpol Linmas) kota Surabaya, Senin(7/10/2019) petang.
Dalam NPHD Pilkada 2020 nanti, total anggaran yang akan digunakan sebesar Rp. 84,6 milliar atau menurun dari total anggaran yang di ajukan KPU sebelumnya, yakni sebesar Rp.118 milliar.
“Baru saja selesai penandatangan NPHD. Total anggarannya Rp. 84,6 milliar,” ungkap Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi kepada d-onenews.com
Ia menjelaskan, setelah melalui pembahasan, tim anggaran Pemkot Surabaya dan KPU Surabaya, disepakati adanya penurunan anggaran Pilkada dari pengajuan awal.
“Turunnya anggaran pada kenaikkan gaji panitia adhoc. Sengaja ditinggal dulu, karena belum ada jawaban dari hasil konsultasi ke Kemenkue,” paparnya.
Menurut Nur Syamsi, konsultasi atas penambahan anggaran Pilkada untuk kenaikkan gaji panitia adhoc telah di kirimkan beberapa waktu lalu oleh tim anggaran Pemkot Surabaya dan KPU ke Kementrian Keuangan (Kemenkue). Namun hingga menjelang deadline penandatanganan NPHD, jawaban tersebut tak kunjung dibalas, sehingga diputuskan untuk di tinggal terlebih dahulu.
“Jadi sudah disepakati. Nanti kalau ada jawaban dari Kemenkue atas landasan hukumnya, anggarannya bisa di susulkan,” tegas komisioner dua periode ini.
Untuk masing – masing panitia adhoc di tingkat kecamatan dan kelurahan menerima gaji berbeda.
Nur Syamsi merinci, gaji ketua panitia Adhoc tingkat kecamatan sebesar Rp. 1.850.000,- dan anggota sebesar Rp. 1.700.000,-.
Sedangkan untuk ketua panitia Adhoc tingkat kelurahan sebesar Rp. 900.000,- dan anggota menerima Rp. 800.000,- perbulan.
“La kita naikkan diatas dua jutaan untuk kecamatan dan diatas satu jutaan tingkat kelurahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Eddy Cristijanto Kepala Bakesbangpol Linmas kota Surabaya mengatakan, berdasarkan pembahasan bersama angaran Pilkada Surabaya 2020 disepakati dengan nilai total Rp84.637.990.000. Anggaran tersebut dicairkan dalam beberapa tahap untuk tiga bulan selama 2019 sebesar Rp1.000.396.000.
Sedangkan pada 2020 untuk tahap pertama 40 persen sebesar Rp33.455.037.600, tahap kedua 50 persen sebesar Rp41.818.797.000 dan tahap ketiga 10 persen sebesar Rp8.363.759.400.
“Untuk anggaran pengawasan Bawaslu Surabaya disepakati Rp27,9 milliar,” ujarnya.
Penandatanganan NPHD tersebut tak dihadiri oleh Wali Kota Surabaya karena berhalangan. Hanya dihadiri oleh sejumlah komisioner KPU dan Bawaslu kota Surabaya serta para pejabat Baksebangpol Linmas Surabaya.(robby)