Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan tegas menolak permintaan Ketua DPRD, Adi Sutarwijono agar stiker bertuliskan keluarga miskin bagi warga yang menerima bantuan sosial (Bansos) ditinjau ulang.
“Insya Allah nggak ada langkah peninjauan. Jadi sebenarnya ditinjau itu adalah diri kita, walikota dan DPRD,” ujar Wali Kota Eri, Jum,at (20/01/2023).
Bahkan menurut Wali Kota Eri dengan penempelan stiker ke sejumlah rumah penerima manfaat bansos tersebut tidak merendahkan jati diri seseorang tersebut. “Kalau dia tidak ingin direndahkan martabatnya. Maka jangan pernah ada kemiskinan di Surabaya,” tegasnya.
Sebenarnya dengan adanya stiker bertuliskan keluarga miskin itu, kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya yang merasa malu adalah Kepala Daerah dengan wakil rakyat yang duduk di parleman.
“Jadi sebenarnya begini, yang namanya stiker miskin itu sudah tahu lah. Itu bukan untuk menurunkan martabat, tapi sebenarnya ketika stiker miskin itu ditancapkan disana, maka harusnya yang malu adalah pemkot dan DPRD-nya. Jadi itu sebagai koreksi kami,” tandas Wali Kota Eri.
Nah, agar tak menimbulkan polemik di masyarakat terutama warga yang rumahnya ditempeli stiker miskin, Wali Kota Eri mengajak DPRD Surabaya bersama-sama menuntaskan masalah kemiskinan di Kota Surabaya.
“Kalau sudah ditempel seperti itu, maka tugasnya pemkot dan DPRD untuk menuntaskan kemiskinan itu,” pungkasnya.
Seperti diberitakan penempelan stiker keluarga miskin di kota Surabaya mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kota setempat.
Sebab hal tersebut dapat merusak citra dan martabat warga tersebut. Makanya untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera meninjau ulang penempelan stiker keluarga miskin.
“Kebiasaan masyarakat kita, walaupun dengan segala keterbatasannya, tidak mau disebut miskin. Kenapa, karena kita masih punya martabat, punya harga diri,” kata Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, Kamis (19/1).
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan bahwa, penempelan atribut berupa stiker keluarga miskin tersebut untuk ditinjau ulang. “Atribut keluarga miskin ditinjau ulang,” tegasnya.
Adi menyebutkan jika kebijakan itu tidak sesuai dengan komitmen awal antara Pemkot dan DPRD khususnya di Komisi D. “Komitmentnya adalah penandaan. Karenanya saya berharap agar dikembalikan ke komitmen awal pada saat pembahasan yaitu penandaan,” jelasnya.
Ia menilai kota Surabaya sudah menggunakan teknologi dan lain sebagainya. “Penandaan itu bisa berbentuk seperti semacam barcode,” kata Adi.
Legislator PDIP ini lantas mengungkapkan jika, di dalam pembahasan tersebut, sebenarnya antara komisi D dengan Pemkot sudah ada komitmen bersama yakni bukan pada penyebutan keluarga miskin.
Oleh karena itu, DPRD Kota Surabaya berharap agar dikembalikan pada komitmen awal saat pembahasan.
Selain itu Adi juga menyoroti warna stiker yang didominasi merah. Bisa digunakan warna yang netral. “Banyak anggota DPRD yang terkejut kemudian banyak yang menanyakan mengapa warna merah, apalagi di tahun politik. Bisa abu-abu ungu atau putih,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya terus mengebut penempel stiker Keluarga Miskin di rumah-rumah warga yang sudah masuk ke dalam data warga miskin di Kota Pahlawan.
Sebanyak 75.069 KK (Kartu Keluarga) atau 219.427 jiwa yang masuk ke dalam data tersebut. “Nah, yang sudah ditempeli stiker Keluarga Miskin berdasarkan data sampai Senin kemarin (16/01/2023), sebanyak 79,22 persen atau 59.473 KK dari total yang akan ditempel 75.069 KK. Jadi, teman-teman di bawah terus bergerak,” tegas Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin, Selasa (17/1) lalu.
Pada saat penempelan stiker ini kata Anna, banyak hal yang dijumpai petugas di lapangan.
Pasalnya, ada warga yang menolak rumahnya ditempeli stiker itu, namun banyak pula yang berbondong-bondong ke kantor Dinsos untuk meminta rumahnya ditempeli stiker itu.
Bagi warga yang menolak, Anna memastikan bahwa pihak kelurahan atau kecamatan akan membuat laporan bahwa, warga tersebut menolak rumahnya ditempeli stiker Keluarga Miskin, sehingga secara otomatis dia juga menolak berbagai bantuan atau intervensi dari pemerintah, sehingga di periode selanjutnya, warga tersebut akan diusulkan penghapusan dari Keluarga Miskin.
“Tapi, tidak sedikit juga yang berbondong-bondong ke kantor Dinsos untuk mendaftarkan diri atau keluarganya sebagai Keluarga Miskin. Bahkan, mereka juga meminta rumahnya segera ditempeli stiker Keluarga Miskin itu. Jadi, kalau keluarga tersebut memang tidak mampu, maka dia akan sangat bersyukur ditempeli stiker ini,” pungkasnya. (r7)