Lumajang,(DOC) – Fenomena pemilih “hantu” kembali muncul dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Lumajang. Tidak hanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Lumajang juga mengakui persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dispendukcapil Lumajang, Nurul Alfiyah, menjelaskan banyak data pemilih bermasalah karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kematian anggota keluarga.
“Kami menemukan data pemilih yang sudah meninggal tetapi masih tercatat aktif. Sebaliknya, ada juga warga yang masih hidup namun di laporkan meninggal sehingga datanya tidak bisa di akses,” ujar Nurul, Selasa (30/9/2025).
Ia menegaskan, Pemkab Lumajang tidak bisa sembarangan menghapus atau mengubah data tanpa laporan resmi dari keluarga.
“Kalau tidak ada laporan meninggal, kami tidak berani mengutak-atik data. Yang kami harapkan memang laporan dari keluarga, bukan hanya RT atau desa,” jelasnya.
Nurul juga mengaitkan fenomena ini dengan kebijakan santunan kematian. Pada 2023, setiap warga yang meninggal berhak mendapatkan santunan, sehingga keluarga berbondong-bondong mengurus akta kematian. Namun sejak 2024, santunan hanya di berikan kepada keluarga miskin.
“Akibatnya, jumlah pengajuan akta kematian menurun drastis,” tambahnya.
Selain kasus kematian yang tidak di laporkan, Pemkab juga mendapati data janggal. Misalnya, ada warga kelahiran tahun 1930 yang secara logika sudah wafat, namun masih tercatat sebagai pemilih aktif. Hal ini terjadi karena tidak ada laporan resmi dari keluarga.
Sebelumnya, Bawaslu Lumajang melaporkan banyak temuan pemilih “hantu” dalam uji petik pencocokan dan penelitian (coklit) langsung di lapangan. Temuan ini menjadi catatan krusial menjelang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) agar tidak memicu polemik di masyarakat.(r7)
