Surabaya, (DOC) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak pemerintah pusat untuk memperkuat strategi ketahanan pangan nasional secara menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir. Langkah ini dinilai krusial agar kebijakan stabilisasi harga pangan tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek, melainkan mampu menjamin kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, menegaskan bahwa rencana penerapan kebijakan beras medium satu harga secara nasional harus diimbangi dengan penguatan fondasi produksi dan sistem distribusi pangan.
“Pemerintah tidak boleh berhenti pada upaya menyeragamkan harga. Kebijakan harga terjangkau harus dibarengi dengan penguatan ketahanan pangan dari sektor hulu hingga hilir,” ujar Ony di Surabaya, Senin (10/8/2026).
Ony merinci setidaknya ada tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian mendasar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, yaitu pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, seperti pupuk, benih berkualitas, serta sarana produksi yang mudah diakses dan terjangkau bagi para petani.
“Kami juga ingin mempercepat mekanisasi melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, disertai peningkatan kapasitas serta keterampilan petani guna mendongkrak efisiensi dan produktivitas lahan,” imbuhnya.
Pihaknya juga mendorong para pengembangan sumber pangan non-beras agar konsumsi masyarakat tidak bertumpu pada satu komoditas saja.
“Pemerintah tidak boleh menyeragamkan kebiasaan makan masyarakat dan hanya bertumpu pada beras. Indonesia kaya akan pangan lokal seperti hanjeli, sukun, porang, pisang, talas, ubi jalar, singkong, sagu, sorgum, hingga jagung yang bisa dioptimalkan,” tegasnya.
Terkait wacana kebijakan beras medium satu harga untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diusulkan Perum Bulog, Ony menyatakan dukungannya selama didukung oleh efisiensi rantai pasok dan subsidi distribusi.
Menurutnya, skema penyeragaman harga yang mengadopsi model BBM Satu Harga perlu diikuti dengan subsidi biaya distribusi beras dari gudang ke pasar terdekat agar masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat menikmati harga yang seragam.
Saat ini, harga beras medium di pasaran masih mengalami ketimpangan. Beras SPHP Bulog dipatok sekitar Rp12.450 per kilogram (Rp55.000–Rp57.500 per kemasan 5 kg), sementara beras medium umum di pasaran masih berkisar antara Rp60.000 hingga Rp78.000 per kemasan 5 kg.
Lebih lanjut, Ony mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan perlindungan produsen (petali), khususnya di Jawa Timur yang memegang peran vital sebagai lumbung pangan nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, produksi beras Jatim pada 2025 mencapai sekitar 6,03 juta ton atau setara 10,44 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan tingkat konsumsi daerah yang stabil di angka 4,33 juta hingga 4,37 juta ton per tahun. Surplus tersebut menjadikan Jatim pilar utama penopang pasokan beras nasional.
“Jangan sampai masyarakat mendapatkan harga beras yang terjangkau, tetapi petani justru tidak mendapatkan harga yang layak. Intervensi harga yang tepat, kepastian penyerapan hasil panen, dan jaminan pupuk harus berjalan seiring demi meningkatkan pendapatan petani,” pungkas Ony.
