Surabaya, (DOC) – Anggota DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendesak evaluasi total terhadap tata kelola pemilihan Raka Raki Jawa Timur. Sikap tegas ini dipicu mencuatnya kasus dugaan pelanggaran moral dan hukum yang melibatkan salah satu runner up dan mendadak viral di media sosial.
Puguh menegaskan, status Raka Raki sebagai duta budaya dan pariwisata daerah menuntut para pemenangnya memiliki integritas tinggi. Jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti, yang bersangkutan diminta legawa untuk mengundurkan diri.
“Proses seleksi Raka Raki seharusnya mengedepankan kapasitas intelektual, karakter, moralitas, dan kepatutan. Apabila dugaan yang beredar terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan perlu mengambil sikap terbuka dan mempertimbangkan pelepasan status sebagai runner up untuk menjaga nama baik Raka Raki Jawa Timur,” ujar Puguh di Surabaya, Selasa (11/8/2026).
Puguh juga mendorong Ikatan Raka Raki Jawa Timur menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur. Jika hasil pemeriksaan mengindikasikan adanya unsur pidana, penanganannya harus langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur Evy Afianasari menyatakan bahwa proses investigasi awal saat ini tengah dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang mengirimkan peserta.
“Hasil investigasi akan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kami untuk dibahas bersama dewan juri. Sanksi terberat yang dapat diberikan adalah pencabutan gelar dan pemberhentian dari Ikatan Raka Raki Jawa Timur,” tegas Evy.
Saat ini Disbudpar Jatim masih menunggu laporan resmi hasil investigasi Pemkot Surabaya sebelum mengambil keputusan final, seraya mengimbau publik untuk menghormati proses yang sedang berjalan.
