Surabaya,(DOC) – Anjuran pemerintah agar masyarakat Surabaya berdiam dirumah dan melakukan social distancing, dianggap belum berjalan maksimal oleh sejumlah anggota DPRD Jawa Timur.
Lilik Hendrawati, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera(PKS) DPRD Jatim, menyatakan, untuk memutus mata rantai Penyebaran Covid-19 di Surabaya diperlukan ketegasan yang jelas. Mengingat imbauan pemerintah agar masyarakat berdiam di rumah hanya dipatuhi sekitar 20-30 persen saja.
Ia menganggap Pemkot Surabaya kurang tegas menekan penyebaran Covid-19.
“Jumlah kasus positif bertambah banyak di Surabaya. Dengan aktivitas warga masih yang biasa, namum tidak ada penekanan, maka pencegahan kurang berhasil,” katanya.
Sementara Angggota fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Hadi Dediyansyah mendesak, Pemprov Jatim mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam memutus mata rantai virus corona.
“Agar PSBB tidak hanya diberlakukan di Surabaya saja, tetapi juga bisa di daerah lain yang kasus positifnya juga tinggi,” kata Hadi.
Pemprov Jatim harus berani mengambil sikap tegas, jika melihat kondisi penyebaran virus corona tak kunjung membaik.
“Jika memang dianggap urgent dan sangat diperlukan untuk menekan angka penyebaran Covid -19, Pemrov Jatim harus berani mengeluarkan instruksi PSBB,” tandasnya.
Seperti diketahui jumlah pasien positif Covid-19 di Jatim hingga Kamis(16/4/2020), telah mencapai 499 kasus. Wilayah yang memiliki jumlah kasus tertinggi ditempati Surabaya dengan jumlah kasus 244 orang.(div)