Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat paripurna, Rabu (9/4/2025), dengan dua agenda penting, yakni penandatanganan nota kesepakatan RPJMD 2025–2029, dan agenda kedua adalah penyampaian pandangan fraksi terhadap Raperda Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.
Rapat yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono ini juga di hadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sekda Kota Surabaya Ikhsan, para kepala OPD, camat, serta 37 anggota dewan. Setelah penandatanganan nota kesepakatan RPJMD, rapat dilanjutkan dengan pembahasan pandangan fraksi terhadap raperda pemakaman.
Dalam penyampaian pandangan umum, salah satu fraksi menekankan pentingnya memastikan layanan pemakaman yang manusiawi dan tidak membebani masyarakat, termasuk penyediaan mobil jenazah dan petugas pemakaman secara gratis.
“Urusan pemakaman ini bukan semata teknis, tapi menyangkut sisi psikologis, sosial, dan budaya warga. Maka perlu pengaturan yang sensitif dan berempati,” ujar juru bicara fraksi tersebut di hadapan anggota dewan.
Selain itu, fraksi juga meminta agar penempatan area pemakaman harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menghindari konflik pemanfaatan lahan. Pemerintah Kota pun didorong segera menerbitkan peraturan teknis berupa Perwali, agar pelaksanaan raperda dapat berjalan efektif di lapangan.
Catatan lainnya adalah perlunya pendataan dan pembinaan terhadap Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang selama ini dikelola oleh RT, RW, atau lembaga lokal. Tidak sedikit konflik yang muncul akibat pengelolaan yang tidak terkoordinasi, bahkan tumpang tindih.
Yang juga menjadi sorotan adalah usulan agar makam-makam bersejarah yang memiliki nilai religi dan budaya masuk dalam perlindungan raperda. Ini dianggap penting untuk menjaga identitas Surabaya sebagai kota santri dan kota sejarah.
Terkait rencana pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan pemakaman, DPRD mengingatkan agar pengelolaannya tidak menggunakan pendekatan bisnis. “Kematian bukan komoditas. Ini soal kemanusiaan dan nilai-nilai spiritual yang harus dijaga,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menjadi penanda dimulainya masa kerja DPRD Surabaya usai libur Lebaran, dengan semangat mengawal isu-isu yang dekat dengan kehidupan warga.(rob/r7)