Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa program-program kerakyatan di masa depan akan menghadapi tantangan besar. Salah satu yang paling krusial adalah pengelolaan anggaran.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyusun berbagai program prioritas yang akan di jalankan pada periode 2025-2030. Hal ini di sampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (3/3/2025).
Salah satu tantangan utama yang di hadapi adalah penanganan banjir. Menurut Wali Kota Eri, saat ini terdapat 3.764 usulan pekerjaan terkait banjir, dengan 90 persen di antaranya berskala kampung.
“Total anggaran yang di butuhkan untuk menangani masalah ini mencapai Rp9,6 triliun,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot juga menargetkan pembangunan berbagai infrastruktur. Proyek yang masuk dalam daftar prioritas meliputi Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), serta underpass Taman Pelangi.
Tak hanya itu, Pemkot juga akan meningkatkan kualitas jalan pada 64 ruas skala kota serta 2.998 ruas skala kampung. Pelebaran Jalan Wiyung juga menjadi prioritas dengan total anggaran Rp10,6 triliun.
Peningkatan Penerangan Jalan dan Perbaikan Rumah
Selain infrastruktur jalan, Pemkot juga memperhatikan penerangan jalan umum (PJU). Tahun ini, sebanyak 5.740 titik PJU akan di pasang di 29.853 lokasi, dengan anggaran Rp280 miliar.
Di sisi lain, program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) telah mengantongi daftar antrean sebanyak 8.176 unit. Untuk merealisasikan program ini, dibutuhkan dana sebesar Rp286 miliar.
Tak hanya itu, Pemkot juga berkomitmen memperbaiki 171 balai RW, dengan anggaran Rp34 miliar.
Sektor pendidikan tetap menjadi fokus utama. Pemkot mengalokasikan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD atau sekitar Rp2,5 triliun. Selama periode 2025-2030, Pemkot berencana membangun 10 SMP dan 4 SD baru. Untuk proyek ini, dana yang di alokasikan mencapai Rp128 miliar.
Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemkot akan menganggarkan Rp2,7 triliun untuk memperkuat layanan di puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, program beasiswa sarjana juga mendapat perhatian. Lebih dari 3.600 mahasiswa dari keluarga miskin akan menerima bantuan pendidikan dengan total anggaran Rp55 miliar.
Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Insentif Pelayanan Publik
Pemkot menargetkan penuntasan kemiskinan bagi 69.389 jiwa dari keluarga miskin serta 293.596 jiwa dari keluarga pra-miskin. Untuk mewujudkan ini, anggaran yang di siapkan mencapai Rp1,55 triliun.
Di sisi lain, insentif bagi tenaga kontrak, RT, RW, LPMK, penggali makam, guru agama, tenaga kesetaraan, serta pengurus rumah ibadah akan di alokasikan Rp1,4 triliun per tahun.
“Selain infrastruktur, kami juga akan terus mengembangkan sektor UMKM, ketahanan pangan, pariwisata, olahraga, dan kesenian,” ujar Wali Kota Eri.
Dengan besarnya kebutuhan anggaran, Wali Kota Eri menekankan pentingnya skala prioritas dalam pengerjaan program-program pembangunan. Ia juga menyoroti perlunya pembiayaan alternatif guna mempercepat realisasi proyek infrastruktur. Hal ini penting agar Surabaya dapat terus berkembang dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil.
“Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendirian. Di perlukan sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat serta berbagai pihak lainnya,” katanya.
Menurutnya, paradigma pembangunan kota kini telah berubah. Jika sebelumnya pembangunan di lakukan oleh pemerintah untuk warga (governing for citizen), kini di lakukan bersama warga (governing with citizen).
DPRD Soroti Keterbatasan Anggaran
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, mengapresiasi semangat gotong royong yang di usung oleh Wali Kota Eri.
Menurutnya, kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat telah terbukti ampuh, terutama saat Surabaya menghadapi pandemi Covid-19.
Namun, ia juga menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program pembangunan 2025-2030. Dengan APBD Surabaya tahun 2025 yang telah di sahkan sebesar Rp12,3 triliun, masih ada keterbatasan dalam mendukung seluruh rencana pembangunan.
“Dari total APBD tersebut, kebutuhan belanja sudah mencapai Rp9 triliun. Sementara sektor pendidikan membutuhkan Rp2,5 triliun, belum lagi berbagai item prioritas lainnya,” jelasnya.
Karena itu, DPRD dan Pemkot akan berdiskusi lebih lanjut untuk menentukan program mana yang harus menjadi prioritas utama.
“Kami akan terus mengkaji dan memastikan bahwa pembangunan di Surabaya berjalan optimal serta berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (r6)
