Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya memacu akselerasi iklim investasi di Kota Pahlawan demi mengejar target realisasi sebesar Rp43 triliun pada tahun 2026. Target bernilai fantastis ini melonjak signifikan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp35 triliun hingga Rp36 triliun.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa strategi utama pemkot untuk menembus target tersebut adalah dengan mengandalkan transparansi dan kecepatan layanan perizinan digital. Salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) serta penyediaan Klinik Investasi.
“Inovasi digital ini dibangun untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi. Pemohon dapat melacak berkas perizinan langsung dari ponsel, sementara sistem AI kami memungkinkan pemantauan real-timedari ruang kerja. Ketika tidak ada biaya di luar ketentuan, trust investor akan terbangun dan investasi otomatis bergerak,” ujar Eri usai menerima Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Ruang Kerja Wali Kota, Kamis (20/8/2026).
Untuk memberikan pendampingan komprehensif bagi para pelaku usaha, Pemkot Surabaya mengandalkan dua fitur unggulan, yaitu sistem perizinan berbasis AI yang memudahkan pelacakan status berkas secara real-time dan transparan langsung melalui smartphone investor.
Selain itu, adapula layanan pendampingan khusus bagi investor yang mencakup analisis perhitungan Break Even Point (BEP) hingga estimasi durasi pembangunan proyek.
Meski layanan ini masuk dalam radar penilaian tingkat nasional, Eri menegaskan bahwa percepatan investasi ditujukan sepenuhnya untuk menggerakkan roda ekonomi warga. Menurutnya, penghargaan hanyalah bonus, sementara muara utamanya adalah penurunan angka kemiskinan dan penekanan stunting di Surabaya.
“Penghargaan itu bonus. Sasaran utama kami adalah investasi bergerak, kemiskinan dan stunting berkurang, serta masyarakat sejahtera,” tegasnya.
Keunggulan sistem digital ini turut diuji petik langsung oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam penilaian Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026.
Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha BKPM, Hasyim Daeng Barang, mengapresiasi keselarasan pemaparan inovasi dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami hadir bersama Wakil Ketua Kadin untuk mengecek apakah fasilitas dan pelayanan yang dipaparkan sudah sesuai dengan data di lapangan. Penilaian berfokus pada dua aspek utama, yaitu kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan PPB,”jelas Hasyim.
