D-ONENEWS.COM

DPRD Surabaya Rekomendasikan Usaha Burung Walet Ditutup, Tapi DLH Akui Izin Lingkungan Sudah Diterbitkan

Surabaya, ( DOC) – Komisi A DPRD Surabaya kembali menggelar hearing, Senin (22/2/2021), mengenai polemik keberadaan aktivitas usaha sarang burung walet di Jalan Kertajaya Indah II 4 F -213 milik Bing Hariyanto yang diprotes warga karena dinilai melanggar Undang-undang Perumahan dan Permukiman. Ini karena usaha tersebut berada di kawasan permukiman.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna menyatakan, kasus ini sudah dihearingkan beberapa kali, bahkan juga mengundang pakar.

Rekomendasi dari DPRD Surabaya, lanjut Ayu adalah penutupan usaha burung walet tersebut. “Rekomendasi ini yang teken ketua DPRD Kota Surabaya Karena itu, jika sampai rekomendasi itu tak dilaksanakan oleh OPD-OPD, maka akan menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa?” ujar Ayu.

Politisi perempuan Partai Golkar Surabaya ini menandaskan, Komisi A sudah melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait yang berpolemik sesuai arahan dari ketua DPRD Kota Surabaya. “Ya kita lihat saja tindaklanjut dari OPD-OPD terkait rekomendasi tersebut, ” tandas Ayu.

Bagaimana jika OPD -OPD tak mengindahkan rekomendasi tersebut, Ayu menegaskan, Komisi A akan memanggil OPD-OPD lagi. ” Ya, akan kita panggil,” ungkap dia.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Surabaya, Nurhayati mengatakan, pihaknya sudah melakukan rakor dengan mengundang OPD-OPD terkait. “Ini akan kita laporkan ke pimpinan. Ya, kalau dari kita bagaimana pengawasan dari OPD terkait soal perizinan yang sudah dikeluarkan,” ujar dia.

Yang jelas, kalau ada permohonan bantuan penertiban (bantip), Satpol PP akan bertindak. Tapi kalau belum ada bantip, ya tidak bisa bertindak. Dan sejauh ini belum ada bantip dari OPD terkait,” tandas dia.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya,
Eko Agus Supiandi mengatakan, pemkot hanya menjalankan aturan dan bekerja sesuai aturan. “Jadi, mereka sudah mengajukan izin lingkungan UKL UPL ke DLH. Secara administrasi maupun teknis, semua sudah terpenuhi. Sehingga, mau tidak mau sesuai aturan harus kita terbitkan. Jadi secara sah izin sudah terbit. “terang Eko Agus, Senin (22/2/2021).

Terkait protes warga, dia justru mempertanyakan, warga yang mana? Menurut dia, kalau atas nama warga itu harus lebih dari satu. “Memang ada pengaduan dari tetangganya yang bernama pak Agus. Pengaduan itu kemudian kita tindak lanjuti.
Hingga saat ini, tidak ada lagi permasalahan yang diadukan bising, bau hingga keramaian, mungkin kondisi sekarang pun tidak seperti itu. Sehingga apa yang diadukan sudah klir, sudah beres. Apa yang diadukan itu tidak terbukti. “ungkap dia.

Terkait hasil hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (22/2/2021) Eko Agus menjelaskan, sudah berkali- kali rapat bahkan sampai ke wali kota. “Harapan saya kalau masih belum puas monggo di PTUN kan saja. Karena menurut saya sudah lengkap dan sudah sesuai aturan yang berlaku. “pungkas dia (dhi/fr)

Loading...