Surabaya,(DOC) – Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Kamis (14/8/2025), berlangsung hangat. Agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 memunculkan banyak catatan, terutama soal rencana pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar.
Ketua Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, S.T., M.H., menegaskan bahwa Pemkot harus menggunakan dana pinjaman sesuai feasibility study (FS) dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebelum akhir 2025.
“Kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu. Harapan kami, pelaksanaan proyek benar-benar sesuai FS dan tuntas di 2025,” kata Cahyo.
Ia juga memaparkan tiga catatan fraksinya:
- Pertumbuhan Ekonomi – Fraksi mengapresiasi proyeksi kenaikan pendapatan daerah 2025 menjadi Rp7,39 triliun.
- Optimalisasi Aset Daerah – Pemkot perlu memanfaatkan aset untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menguatkan UMKM.
- Data Kemiskinan – Pemkot diminta menyediakan data terbaru jumlah penduduk miskin sebagai bahan evaluasi.
PKS meminta Pemkot memaksimalkan anggaran kesehatan Rp2,506 triliun untuk meningkatkan layanan puskesmas dan mutu tiga RSUD, termasuk RSUD dr. Eka Candra.
Di sektor pendidikan, anggaran Rp2,575 triliun diharapkan mampu meningkatkan kualitas belajar sekaligus menjaga kesehatan guru.
Demokrat–PPP–NasDem Desak Transparansi Pinjaman
Juru bicara Fraksi Demokrat–PPP–NasDem, Imam Syafi’i, menyoroti pinjaman Rp452 miliar yang berpotensi membengkak menjadi Rp503 miliar dengan bunga. Ia meminta Pemkot dan DPRD membahas detail pinjaman bersama Direksi Bank Jatim.
“Kami ingin memastikan waktu pencairan, bunga, dan skema pembayaran jelas. Kami tidak mau pinjaman cair tanpa kontrak, atau kontrak berjalan tanpa dana cair,” tegasnya.
Imam juga mempertanyakan besaran bunga, apakah sesuai klaim Pemkot di kisaran 5–11 persen, atau berisiko mencapai 14 persen.
Fraksi Demokrat–PPP–NasDem mengapresiasi langkah Wali Kota yang mengembalikan anggaran bedah rumah Rp16 miliar untuk 457 unit rumah.
Mereka juga menyoroti proyek pelebaran Jalan Wiyung dari Perumahan Wisata Bukit Mas hingga Lembah Harapan senilai Rp130 miliar yang bersumber dari pinjaman. Fraksi berjanji mengawal agar proyek selesai tepat waktu pada akhir 2025.
Waspadai Kinerja PAD dan Risiko Utang
Fraksi PKS kembali mengingatkan bahwa realisasi PAD Surabaya lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Mereka meminta Komisi B DPRD mengawasi ketat kinerja OPD pengelola pendapatan sebelum Pemkot mengambil utang tambahan.
Selain Bank Jatim, Pemkot berencana meminjam dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada tahap berikutnya. “Kami fokus dulu ke pinjaman Bank Jatim, baru ke SMI,” jelas Cahyo.
Menutup pandangan umum, Imam Syafi’i mengutip kaidah usul fiqh “Tasharruful imamah ‘ala ra’iyyah manuthun bil-mashlahah”, yang berarti setiap kebijakan pemimpin harus mengutamakan kemaslahatan rakyat. Menjelang HUT ke-80 RI, ia berkelakar agar anggota dewan “merdeka” dari proposal 17 Agustusan dan insan pers tetap bebas mengawasi jalannya pemerintahan.
“Semoga kita benar-benar merdeka, dan kebijakan yang kita ambil selalu berpihak pada masyarakat Surabaya,” tutupnya.(r7)
