Surabaya,(DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan alasan Pemerintah Kota Surabaya menyamaratakan besaran bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam program Beasiswa Pemuda Tangguh menjadi Rp2,5 juta per mahasiswa.
Kebijakan tersebut di ambil setelah Pemkot Surabaya melakukan verifikasi menyeluruh terhadap 23.820 penerima beasiswa Pemuda Tangguh yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Dari hasil verifikasi, di temukan sejumlah praktik ketidakjujuran dalam pengisian data ekonomi keluarga.
Eri mengungkapkan, sebagian mahasiswa sengaja memanipulasi penghasilan orang tua agar masuk ke kelompok UKT tinggi, sehingga memperoleh bantuan pendidikan dengan nilai besar dari pemerintah kota.
“Ada yang sengaja menaikkan data gaji orang tuanya sampai puluhan juta supaya UKT-nya Rp7 juta. Ini di mulai dari ketidakjujuran. Maka hari ini saya harus berani membongkar ini,” tegas Eri, Senin (19/1/2026).
Ia menjelaskan, sejak program Beasiswa Pemuda Tangguh di luncurkan pada 2021, Pemkot Surabaya menanggung penuh bantuan UKT mahasiswa, termasuk yang nilainya tinggi. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut di nilai tidak tepat sasaran dan membebani anggaran daerah.
Bahkan, Eri menyebut terdapat anak mantan pejabat yang ikut menerima beasiswa, dengan UKT hingga Rp15 juta per semester yang seluruhnya di bayarkan oleh Pemkot Surabaya.
“Mohon maaf, ada mantan anak pejabat yang UKT-nya Rp15 juta per semester di tanggung pemkot. Padahal banyak warga yang benar-benar tidak mampu. Ini yang harus kita benahi,” ujarnya.
Tetap Dapat Perlindungan
Meski demikian, Eri memastikan mahasiswa dari keluarga prasejahtera tetap mendapat perlindungan. Ia menegaskan bahwa mahasiswa dengan kondisi ekonomi lemah yang terkena UKT tinggi akibat kebijakan kampus akan di verifikasi langsung oleh Pemkot Surabaya.
Pemkot bahkan siap melakukan mediasi dengan pihak perguruan tinggi agar golongan UKT mahasiswa tersebut dapat di turunkan ke kategori yang lebih sesuai.
“Kalau dia benar-benar dari keluarga prasejahtera, saya sendiri yang datang ke kampusnya untuk minta penyesuaian UKT. Tapi verifikasinya oleh pemkot, tidak bisa langsung,” jelasnya.
Di sisi lain, Eri meminta mahasiswa yang tergolong mampu secara ekonomi untuk ikut bertanggung jawab dengan menutup selisih biaya UKT secara mandiri. Menurutnya, bantuan pemerintah harus di prioritaskan bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi.
“Kalau dia mampu, ya bayar sisanya sendiri. Jangan mengambil jatah orang yang tidak mampu. Bantuan ini ada untuk yang prasejahtera dan untuk prestasi. Kalau UKT-nya Rp7 juta, yang Rp2,5 juta di bantu, sisanya di bayar sendiri,” pungkasnya. (r6)
