Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumpulkan seluruh kepala sekolah SDN dan SMPN se-Kota Surabaya di SDN Ketabang Kali. Pertemuan yang berlangsung secara hybrid ini bertujuan meninjau langsung masalah pungutan untuk buku pendamping yang sempat muncul di SDN Ketabang Kali.
Dalam kesempatan tersebut, Eri menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri di bawah naungan Pemkot Surabaya di larang menarik pungutan dari siswa dengan alasan apapun.
“Tidak ada biaya yang harus di keluarkan oleh anak-anak dengan alasan apapun,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pembelajaran, pemerintah menyediakan buku teks utama secara gratis. Sementara itu, buku teks pendamping tidak di wajibkan dan hanya berfungsi sebagai penunjang pengetahuan.
Eri mengingatkan agar perbedaan kepemilikan buku pendamping tidak menimbulkan kecemburuan antar siswa.
“Hal ini penting untuk mencegah bullying dan menjaga kesehatan mental anak-anak,” tegasnya.
Wali Kota Eri juga mendorong para guru untuk lebih kreatif dalam mengajar. Sehingga, siswa tidak perlu membeli buku tambahan di luar yang sudah di sediakan oleh pemerintah.
“Guru bisa menggunakan satu buku teks pendamping atau mengakses materi dari platform Merdeka Belajar, dan menampilkannya di layar besar agar semua siswa dapat melihat,” tambahnya.
Tanda Tangani Surat Pernyataan
Untuk menghindari kejadian serupa terulang, ia meminta seluruh kepala sekolah SDN dan SMPN di Kota Surabaya untuk menandatangani surat pernyataan. Dalam surat tersebut, kepala sekolah menyatakan bahwa mereka tidak akan menarik iuran dari siswa.
Ia juga menyarankan agar acara-acara yang memerlukan biaya tinggi, seperti wisuda dan rekreasi, di gantikan dengan kegiatan yang lebih sederhana dan tidak membebani siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Yusuf Masruh, memastikan bahwa masalah pembayaran buku teks pendamping yang terjadi di SDN Ketabang Kali sudah terselesaikan.
“Ke depan, kami akan memperbaiki komunikasi antara orang tua dan sekolah agar berjalan lebih baik,” kata Yusuf.
Ia juga mengimbau para orang tua untuk mengesampingkan ego demi kepentingan pendidikan anak-anak mereka.
Masalah yang sempat mencuat terkait pembelian buku mata pelajaran agama untuk siswa kelas 6 di SDN Ketabang Kali. Hal tersebut dipicu oleh ketidaksepakatan antara orang tua murid dan Korlas, yang akhirnya tersebar luas di media sosial.
“Kejadian ini tidak terkait langsung dengan pihak sekolah. Jadi semua pihak di harapkan dapat bekerja sama untuk memastikan siswa tetap dapat belajar dengan baik,” pungkas Yusuf. (r6)
