Jakarta,(DOC) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan kebijakan baru terkait penerimaan siswa baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan ini hadir sebagai langkah konkret untuk memperkuat pemerataan layanan pendidikan dan menjamin akses yang adil bagi seluruh anak Indonesia terhadap pendidikan bermutu.
Sebagai bagian dari upaya diseminasi, Kemendikdasmen bersama Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) menggelar Forum Tematik Bakohumas bertema “SPMB Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” di Plasa Insan Berprestasi, Jakarta, Jumat (23/5).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa SPMB di rancang untuk di jalankan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Ia menekankan bahwa kebijakan ini adalah bentuk nyata dari amanat konstitusi.
“Pendidikan adalah hak semua warga negara. SPMB memastikan bukan hanya akses, tapi juga mutu pendidikan yang layak dan merata,” tegas Wamen Atip.
SPMB di dasarkan pada filosofi “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, memastikan siswa dapat bersekolah di satuan pendidikan terdekat dengan mempertimbangkan kondisi domisili, kondisi sosial ekonomi, dan kebutuhan spesifik wilayah.
Lebih lanjut, Atip menekankan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada sinergi pusat dan daerah. “Pemerintah daerah harus menyuplai data akurat tentang satuan pendidikan di wilayahnya agar kebijakan ini tepat sasaran,” ujarnya.
Kurasi Prestasi dan Integrasi Teknologi
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa cakupan SPMB tidak hanya soal teknis penerimaan. Sistem ini mencakup pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi, fleksibilitas kebijakan daerah, serta integrasi teknologi, menjadikannya sistem yang komprehensif.
Forum ini sekaligus menjadi sarana penguatan jejaring kehumasan pemerintah pusat dan daerah, agar penyampaian informasi kebijakan SPMB bisa menjangkau semua lapisan masyarakat secara utuh dan efektif.
Molly Prabawaty, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital, menyampaikan bahwa kebijakan ini bisa menjadi harapan baru bagi pendidikan Indonesia. Ia menyoroti peningkatan signifikan di tiga aspek: akses, kualitas, dan lingkungan belajar.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi kebijakan secara masif dan inklusif. “Kebijakan ini harus di pahami semua kalangan. Karena itu, Bakohumas perlu membangun narasi kuat dan menyebarkannya melalui semua saluran komunikasi,” tegasnya.
Forum Tematik Bakohumas di hadiri oleh lebih dari 300 peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta komunitas pendidikan. Hadir sebagai pembicara:
- Gogot Suharwoto, Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
- Mokhammad Najih, Ketua Ombudsman RI
- Molly Prabawaty, Staf Ahli Menkominfo. (r6)
