Surabaya,(DOC) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD kota Surabaya menyoroti lahan konservasi di wilayah Surabaya Timur akibat reklamasi yang terus dilakukan oleh para pengembang perumahan dan properti dikawasan tersebut.
Sebelumnya, FPKB menerima kabar kabar adanya sejumlah warga yang melakukan reklamasi dan tanpa mengantongi izin. Warga mengklaim tidak mengetahui apabila lahan yang direklamasi untuk menjemur ikan dan tempat tinggal itu merupakan lahan konservasi.
Alasan beberapa warga, banyak pengembang besar seperti Pakuwon Grup dan Pengelola Pantai Ria Kenjeran dan lain-lain juga melakukan hal serupa dan dibiarkan saja oleh Pemkot Surabaya.
Wakil Ketua FPKB DPRD Surabaya, Mahfudz menganggap, warga yang mereklamasi pantai hanya membutuhkan lahan sedikit untuk menjemur ikan. Sehingga tak masuk akal kalau warga yang disoroti.
Ia menegaskan, apabila ditertibkan, maka hanya bisa pasrah tak bisa melakukan perlawanan.
“Sekali gusur selesai, sementara para pengembang perumahan di wilayah tersebut apa berani Pemkot Surabaya menertibkan?, itu sudah berlangsung lama lho,” katanya.
Untuk itu, ujar Mahfud, FPKB mendesak dilakukan revisi perda RT/RW di Surabaya lantaran sudah lama perda tersebut tidak pernah dievaluasi. Sementara, kata dia, perkembangan kota terus pesat dan dinamis.
Mahfud menambahkan, garis pantai di wilayah Surabaya Timur kalau dilihat dari atas meka akan berkelok-kelok tidak lurus. Hal ini, kata dia, seolah sengaja dibuat agar ada sisa tanah yang menjorok ke laut kemudian digunakan untuk pengembangan permukiman. ”Ini ya lucu, harusnya lurus, ini bukti kalau pesanan lahan reklamasi,” tandasnya.
Untuk itu, kata dia, agar tidak hanya menyalahkan masyarakat kecil yang berada di bibir pantai, Perda RT/RW harus direviisi. Mahfudz menegaskan, minggu depan pihaknya akan memanggil pengelola Pantai Ria Kenjeran yang kabarnya juga melakukan reklamasi besar-besaran. ”Kita panggil, masak dibiarkan saja,” katanya.(robby)