Surabaya,(DOC) – Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman atau utang untuk mendanai delapan proyek strategis, menuai kritik serius Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPRD Kota Surabaya.
Ketua Fraksi Gabungan PDI Perjuangan dan PAN, Budi Leksono, lebih menyoroti potensi dampak fiskal yang dapat menjadi beban bagi pemimpin berikutnya.
Menurut Budi, langkah strategis Pemkot Surabaya untuk mempercepat pembangunan patut di apresiasi. Namun perlu di sesuaikan dengan masa kepemimpinan Wali Kota yang saat ini menjabat.
“Saya mengamini. Tetapi catatannya harus di sesuaikan dengan masa kepemimpinan. ya sekira 5 tahun. sesuai dengan masa jabatan. jadi jangan malah menjadi blunder menjadi beban kepemimpinan periode berikutnya,” ujar Budi Leksono, di konfirmasi Selasa(24/12/2024).
Budi Leksono yang akrab di sapa Bulek menegaskan, skema utang harus memiliki jangka waktu pelunasan yang selesai sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. “Jika masa jabatan berakhir dengan meninggalkan utang, pemimpin berikutnya akan terbebani dan sulit berpikir jernih,” tegas Bulek.
Buleks juga menyarankan Pemkot Surabaya dalam mempertimbangkan skema pendanaan alternatif selain pinjaman. Seperti bantuan dari pemerintah pusat, agar proyek strategis tetap berjalan tanpa membebani fiskal kota. “Pembangunan bisa dilakukan dengan banyak cara. Termasuk menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendukung percepatan infrastruktur,” tandas Anggota Komisi B yang membidangi masalah keuangan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya saat ini belum optimal dan belum mencapai target. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian utama sebelum mengambil langkah strategis berupa utang. “Pada prinsipnya kami oke-oke saja. Tetapi harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai ambisi pembangunan justru menciptakan masalah keuangan di masa depan,” tegas Buleks.
Sebelumnya kritik keras dilontarkan juga oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kota Surabaya.
Wacana Pemkot Surabaya terhadap skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan untuk delapan proyek pembangunan strategis di nilai kurang tepat.(rob/r7)