D-ONENEWS.COM

Hasil Musyawarah DKS Dipersoalkan Oleh Sejumlah Tokoh Masyarakat

Foto: Aribowo, Sirikit Syah, Semar Suwito

Surabaya,(DOC) – Sikap Pemkot Surabaya yang tak mengakui hasil musyawarah Dewan Kesenian Surabaya(DKS) mendapat dukungan dari tiga tokoh masyarakat yaitu Aribowo, Sirikit Syah dan Semar Suwito.

Musyawarah DKS tersebut hasilnya memilih Chrisman Hadi duduk sebagai Ketua Umum DKS periode keduanya.

Diwawancarai terpisah, ketiga tokoh masyarakat tersebut menyatakan dukungannya terhadap sikap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemkot Surabaya.

Menurut Aribowo, sikap penolakan Disbudpar tersebut merupakan konsekwensi yang harus ditanggung oleh Chrisman Hadi.

“Dia mengadakan musyawarah dengan menyalahi prosedur serta mengundang kelompok-kelompok yang akan menguntungkannya, tentu Chrisman sudah memperhitungkan akan ada risiko yang harus dia terima,“ ungkap Aribowo.

Ia menambahkan, Pemkot Surabaya memang memiliki hak untuk meluruskan lembaga tersebut yang mungkin dianggap bisa diajak bekerjasama.

“Perlu meluruskan lembaga seni atau sosial yang mungkin dianggap bisa diajak kerjasama. Sementara keberadan DKS masih memerlukan bantuan dari Pemkot. Jadi kalau Pemkot tidak mengakui musyawarah yang telah memilih kembali Chrisman jadi Ketua Umum DKS, itu adalah hak Pemkot,” tambah mantan pengurus DKS tersebut.

Terpisah Sirikit Syah, mengatakan, segala yang bernama dewan, dalam bahasa Inggrisnya council, itu pasti adalah mitra eksekutif. Ditentukan oleh atau bersama eksekutif.

“Pengalaman saya sebagai  pengurus DKS sejak hanya jadi Ketua Biro Sastra sampai Ketua Presidium, kami dipilih secara demokratis oleh kalangan seniman, yang  disetujui oleh mitra dalam  hal ini Pemkot Surabaya. Bahkan pelantikan atau pengukuhan para pengurus dilakukan secara resmi di kediaman Walikota, dengan membacakan SK Wali Kota,” kata Sirikit.

Lebih dari itu, sambungnya, DKS sebagai penasehat atau pembisik Walikota dalam hal pengembangan kesenian dan para seniman, bersama Pemkot membangun iklim berkesenian yang sehat dan aktif.

“Biaya Kegiatan Dewan menjadi pos anggaran pemerintah kota. Lha ini anehnya DKS yang  sekarang saya  dengar tidak  mendapat atau tidak mau mengambil dana operasionalnya. Bagaimana  DKS membangun iklim kesenian tanpa dana dari pemerintah? Lantas dana dari mana?,” tandasnya.

Semar Suwito memiliki wacana lain soal pelaksanaan musyawarah yang kembali memilih Chrisman. “Dengan  tetap melaksanakan musyawarah,  Chrisman telah melanggar  garis merah AD/ART.  Apalagi  sampai pada melakukan pemilihan ketua, dan dia sendiri yang akhirnya jadi ketua lagi. Ini dosa-dosa  sosial  bebrayan bagi seniman yang  sudah  punya paugeran,” kata Semar Suwito.

Ia juga mendesak Pemkot Surabaya untuk mengambil sikap terkait proses musyawarah DKS.

“Kini setelah nyata-nyata Chrisman Hadi melakukan pelanggaran, Pemkot harus action, tidak hanya statement  tidak mengakui, tapi juga ada tindakan yang  tidak menyalahi hukum.  Pemkot sudah  tidak bisa lepas tangan lagi,” tuturnya.

Semar menandaskan, bahwa DKS itu bukan milik Chrisman Hadi, Pemkot lebih banyak punya hak dibanding Chrisman.

“Tri Rismaharini, Wali Kota harus tegas menyikapi ini, seperti ketika warga Surabaya melihat ada pejabat Dispenduk yang gak  becus mengurusi tupoksinya langsung ditindak,” tambah Semar.(r7)

Loading...

baca juga