Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada. Penipuan yang mengatasnamakan pejabat daerah, khususnya melalui media daring, semakin marak terjadi. Baru-baru ini, di temukan modus penipuan yang menggunakan nama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Pelaku menyalahgunakan identitas melalui nomor WhatsApp palsu.
Pelaku penipuan menggunakan nomor 0852-5061-3343 dengan foto profil Wali Kota Eri. Tujuannya untuk meyakinkan calon korban. Modus ini serupa dengan kasus-kasus sebelumnya yang bertujuan menipu masyarakat dan merugikan secara finansial.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser, menyampaikan bahwa pelaku telah menyebarkan pesan singkat ke banyak nomor. Pesan tersebut mengatasnamakan Wali Kota Surabaya.
“Itu adalah oknum yang menyalahgunakan nama Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Nomor WhatsApp itu bukan milik beliau. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih waspada terhadap segala bentuk penipuan,” ujar Fikser pada Senin (20/1/2025).
Fikser juga meminta masyarakat segera melaporkan kejadian serupa kepada aparat penegak hukum. Langkah ini penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
“Jika menerima pesan atau panggilan yang mengatasnamakan pejabat Pemkot Surabaya, masyarakat di imbau untuk tidak mudah percaya. Bila pesan tersebut berisi permintaan tertentu atau menawarkan hal mencurigakan, bisa di pastikan itu penipuan,” tegasnya.
Peringatan pada Pegawai Pemkot
Tak hanya masyarakat, Fikser juga mengingatkan pegawai Pemkot Surabaya serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi dari sumber yang tidak jelas.
“Saya berharap masyarakat tidak mudah percaya pada pesan-pesan yang mencurigakan. Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Selain imbauan, Pemkot Surabaya juga memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini di lakukan agar masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi serta selalu melakukan verifikasi sebelum bertindak.
“Kami berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini mengenai modus penipuan yang sering terjadi. Terutama yang mencatut nama pejabat pemerintah. Langkah ini sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber yang semakin canggih,” pungkas Fikser. (r6)
