Surabaya,(DOC) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, melempar kritik pedas terhadap validitas data kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dalam diskusi publik bertajuk “Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” di Aria Centra Hotel, Kamis (5/2/2026), politisi NasDem ini menilai banyak angka publikasi tidak sinkron dengan fakta lapangan. Ia memperingatkan bahwa data menyesatkan akan melahirkan kebijakan yang salah sasaran.
“Kalau data tersebut berbeda dengan kenyataan di lapangan, wajar publik sulit percaya. Padahal data menjadi sumber utama kebijakan. Jika sumbernya keliru, kebijakan juga berisiko keliru,” tegas Imam Syafi’i di hadapan peserta FGD.
Sentil Fenomena ‘Lapor Cak Ji’ dan Lemahnya Sistem
Imam menyoroti fenomena warga yang lebih gemar mengadu ke personal figur daripada menggunakan mekanisme resmi pemerintahan. Kecenderungan warga melapor langsung ke Wakil Wali Kota Armuji (Cak Ji) menjadi alarm keras bagi sistem birokrasi dan DPRD. Imam menilai hal ini menunjukkan kegagalan sistem dalam merespons persoalan rakyat.
“Seharusnya warga mendatangi Pemkot atau DPRD secara sistemik. Kalau sekarang sedikit-sedikit larinya ke Cak Ji, berarti ada masalah dalam penyelesaian persoalan di sistem resmi. Ini menjadi kritik keras juga untuk kami di DPRD,” ujarnya dengan nada tinggi.
Transparansi Selektif dan Hilangnya Indikator IPM
Imam juga membidik transparansi Pemkot Surabaya yang ia anggap masih lemah. Ia mempertanyakan hilangnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam paparan resmi kinerja kota. Pemkot, menurutnya, cenderung melakukan “transparansi selektif” yang hanya menonjolkan keberhasilan semata.
“IPM merupakan indikator pokok. Jika tidak muncul, publik patut bertanya, apakah IPM turun? Pemkot merilis keberhasilan besar-besaran, tapi saat indeks turun, publikasi menghilang. Ini pola pencitraan, bukan transparansi,” cetus Imam.
Ia juga memperingatkan Pemkot agar tidak membungkam media kritis melalui tekanan untuk menghapus berita (take down). Bagi Imam, kritik berbasis data merupakan “vitamin” yang menyehatkan demokrasi, bukan ancaman yang harus musnah.
Bedah Klaim Stunting dan ‘Permainan’ Data Kemiskinan
Terkait isu stunting, Imam meragukan klaim penurunan angka drastis tanpa penjelasan metodologi transparan. Ia khawatir penurunan angka tersebut hanya terjadi karena faktor usia anak yang melewati batas pendataan, bukan karena kesembuhan total satwa.
“Penurunan itu karena anaknya sembuh atau karena sudah lewat usia lima tahun sehingga otomatis keluar dari data? Pemkot harus membuka hal ini, jangan sekadar klaim sepihak,” tantang legislator tersebut.
Kritik serupa menyasar sektor sosial. Imam menduga penghapusan data secara administratif menjadi penyebab turunnya angka kemiskinan, bukan karena warga telah sejahtera. Banyak warga miskin kehilangan bantuan hanya karena masalah domisili KTP saat berpindah kontrakan.
“Bisa jadi bukan orangnya yang sejahtera, tapi datanya yang hilang. Mereka pindah kontrakan karena mencari yang lebih murah, tapi sulit mengurus pindah alamat. Akhirnya data tercoret, bantuan putus, dan hidup mereka justru makin berat,” jelasnya.
Darurat Guru BK dan Fakta Miris di Lapangan
Di sektor pendidikan, Imam mengungkap fakta bahwa Surabaya masih kekurangan sekitar 1.800 guru, terutama guru Bimbingan Konseling (BK). Ia menceritakan potret miris seorang anak dari keluarga miskin yang harus berhenti sekolah TK hanya karena malu menunggak iuran Rp100 ribu per bulan.
“Bullying itu nyata dan sering menimpa keluarga miskin. Guru BK menjadi kebutuhan khusus yang tidak bisa diganti program umum tanpa penguatan kapasitas. Fakta ini menguji klaim Surabaya sebagai kota ramah anak,” tambahnya.
Mengakhiri kritiknya, Imam mendesak Pemkot Surabaya agar lebih jujur memaparkan capaian maupun kekurangan kota. Ia menegaskan bahwa menutup-nutupi masalah hanya akan menjauhkan Surabaya dari solusi yang sebenarnya.(r7)
