D-ONENEWS.COM

Jumlah MBR di Surabaya Dikhawatirkan Bertambah Pasca Covid-19, Dewan Minta Pemkot Turun Tangan

Surabaya,(DOC) – Wakil Ketua Komisi D dPRD kota Surabaya, Ajeng Wira Wati meminta pemerintah transparan terhadap data pasien positif corona (Covid-19) yang ditemukan pada orang yang setiap harinya berkecimpung di Pasar Kapasan Surabaya.
Hal ini untuk mempermudah langkah pemerintah sendiri dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 secara preventif dilingkungan masyarakat.
Seperti diketahui, bahwa Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS), Sabtu(4/4/2020) kemarin, mengeluarkan keputusan Pasar Kapasan, namun mendapat penolakkan dari para pedagang dan pegawai.
“Saya mendukung penutupan Pasar Kapasan karena alasannya salah satu orang ada indikasi terkena covid 19. Tapi memang perlu ada kejelasan, apakah benar ada 1 positif?.
Pemerintah baiknya transparant agar pedagang tidak panik dan paham permasalahan juga yang terpenting menjaga kesehatan dan kebersihannya,” jelas Ajeng, Minggu(5/4/2020).
Politisi Gerindra ini menjelaskan, jika ditemukan satu orang pasien Covid-19, maka protokol kesehatannya harus dilakukan karantina tempat selama 14 hari.
“Saya ingin Dinas Kesehatan memperhatikan para pedagang disana,” tambahnya.
Bukan hanya di pasar Kapasan, lanjut Ajeng, di pasar Pusat Grosir Surabaya (PGS) juga telah dikonfirmasi 4 pedagang positif corona.
“Di Pasar Kapasan-pun kalau di tracing kemungkinan juga ada. Upaya Pemkot memfasilitasi westafel portabel dan hand sanitizer, saya rasa kurang efektif, karena kondisi pertokoan sangat rapat, hampir kurang memungkinkan untuk social atau physic distancing,” ucapnya.
Ia menyarankan agar Pemkot Surabaya membuat platform e-commerce untuk memfasilitasi belanja online daring untuk mempromosikan dan mengantarkan.
“Khusus untuk pedagang dan warga Surabaya, bisa juga memanfaatkan swasta dalam delivery nya. Contohnya Ojol(Ojek Online,red). Ini terpaksa agar pedagang tidak rugi besar,” katanya.
Meniru sistem kota-kota di luar negeri yang memberlakukan lockdown virus corona, kata Ajeng, toko yang boleh buka hanya menjual kebutuhan pokok dan obat-obatan saja.
“Ini pun diawasi ketat,” tambahnya.
Lebih lanjut Ajeng menyatakan, pasar PGS dan Kapasan adalah icon kota surabaya. Sehingga cukup berat pastinya bagi para pedagang menerima keputusan ini.
“Pemerintah harus memperhatikan para pedagang dan karyawan pasar. Sekarang di Simokerto tercatat 41.968 Jiwa MBR (Masayarakat Berpenghasilan Rendah,red) dari total 73.5150 jiwa MBR di Surabaya.
saya khawatir jumlah MBR akan bertambah setelah penutupan ini,” paparnya.
Pemahaman soal Covid-19 ke para pedagang, khususnya di pasar Kapasan, menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk memprioritaskan pendampingan mengenai bahayanya penularan dan ciri-ciri pasien Covid-19. Kemudian Pemkot Surabaya membantu pengelolahan platform e-commerce bersama-sama.
“Saya harap mereka juga diberikan bantuan pokok atau permakanan dan sejenisnya khusus bagi yang benar-benar membutuhkan. Begitu juga dengan skema penanganan MBR untuk covid 19 dan
skema bantuan bagi pedagang, pegawainya dan sektor informal sekitar pasar Kapasan, bagaimana nantinya harus disusun,” tukasnya.
“Pemkot memang harus lebih jeli dalam melihat kemungkinan terjadinya penyebaran ditempat-tempat keramaian dengan mempersiapkan solusi atas dampak penutupan pasar dengan banyak pedagang ini,” pungkasnya.(r7)

Loading...

baca juga