Bali (DOC) – Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK) mengklaim bahwa Indonesia telah berhasil keluar dari cengkeraman masa otoriter-sentralistik ke masa demokrasi yang sangat terbuka. Proses ini, kata JK, telah dilalui selama 20 tahun. Pernyataan itu dilontarkan JK saat membuka International Reform Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/3/2019).
“Ada sesuatu yang pasti dalam kehidupan ini ialah perubahan, perubahan tentu banyak disebabkan karena hal-hal dari kita sendiri dan juga dari luar. Perubahan dari dalam yaitu adalah pemerintahan negara akan mengubah sistemnya, juga perubahan karena peningkatan teknologi akan mengubah suatu sistem cara pemerintahan berjalan,” kata JK.
JK mengatakan, selama 20 tahun terakhir ini sistem pemerintahan Indonesia juga mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu mendorong masing-masing daerah ikut beradaptasi sesuai tuntutan zaman.
“Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi salah satu inti reformasi ialah tentunya di negara yang sentralistik dan otoriter menjadi negara yang desentralisasi dan juga sangat terbuka. Akibatnya tentu sistem pemerintahan juga mengalami perubahan-perubahan untuk mengadaptasi daripada perubahan perubahan terjadi hal tersebut,” ujarnya.
“Apabila negara otoriter maka dari atas ke bawah selalu menjadi satu garis komando. Apabila negara sentralistik maka juga seperti itu, sekarang Indonesia mengalami perubahan yang banyak dalam hal bagaimana mengelola pemerintahan yang demokratis dan otonomi, maka tentunya seluruh sistem pemerintahan harus berubah dan harus lebih baik,” sambung JK.
JK lalu mencontohkan DPR dan pemerintah daerah yang saat ini sudah mandiri dan otonom. JK menambahkan perubahan sistem tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan pengetahuan daerah hingga teknologi.
“Kalau zaman dulu dibutuhkan banyak tenaga administrasi, sekarang tentu tidak dibutuhkan sebanyak itu lagi, merupakan sistem yang baik merupakan suatu gejala yang baik karena itulah maka apalagi dalam dunia yang bersaing dewasa ini dibutuhkan 3 hal itu sistem yang lebih cepat, dan lebih baik, dan lebih efisien. Baik, efisien, dan cepat tentu membutuhkan juga tentu teknologi yang baik seperti itu,” ucapnya.
JK pun mendorong sistem pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan lebih baik. Dia berharap dengan simposium internasional ini masing-masing negara bisa berbagi pengalaman program yang sukses maupun yang tidak berjalan.
“Tentu saya ucapkan terima kasih kepada wakil-wakil dari negara-negara ASEAN yang hadir dalam acara ini untuk kita bicara belajar satu sama lain daripada pengalaman-pengalaman berhasil dan menghindari pengalaman-pengalaman yang gagal. Itulah semua guna seperti ini untuk memberikan kita pelajaran pengalaman dan juga sistem yang terbaik,” ujarnya.
International Reform Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua, Bali ini dihadiri oleh 65 pembicara dan narasumber dari 11 negara dari ASEAN, Australia, hingga Korea Selatan. Acara ini juga dihadiri MenPAN RB Syafruddin, Menkeu Sri Mulyani, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.(dtc/ziz)