Jakarta,(DOC) – Pesisir Indonesia tengah bersiap memasuki babak baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berpacu dengan waktu menuntaskan pembangunan 35 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahap I, sebuah program strategis yang di proyeksikan menjadi tulang punggung ketahanan pangan berbasis protein laut.
Hingga pertengahan Januari 2026, progres pembangunan di 14 provinsi menunjukkan hasil signifikan. Rata-rata pengerjaan infrastruktur telah melampaui 80 persen. Di Jawa Timur, empat lokasi utama—KNMP Leteng, Pujiharjo, Dapenda, dan Bulumeduro—telah memasuki tahap penyelesaian akhir.
Ketua Tim Koordinasi Pelaksana Pembangunan KNMP, Trian Yunanda, menegaskan seluruh pembangunan tahap pertama di targetkan rampung pada akhir Januari 2026. “Untuk lokasi yang sempat terdampak bencana, kami berikan toleransi hingga paling lambat Februari 2026,” ujarnya, Selasa (13/1).
Program KNMP tidak sekadar menghadirkan wajah baru desa nelayan, tetapi di rancang sebagai Hub Protein Nasional. Melalui konsep ini, KKP memastikan hasil tangkapan nelayan lokal terserap langsung untuk mendukung program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Implementasi Awal
Implementasi awal mulai terlihat di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Fasilitas mobil pendingin di KNMP setempat telah di manfaatkan untuk mendistribusikan ikan berkualitas ekspor ke pasar Arab Saudi. Ke depan, setiap KNMP akan di lengkapi gudang beku (cold storage) yang terintegrasi sebagai satu jaringan logistik protein nasional.
“Gudang beku ini kami siapkan sebagai pemasok utama protein ikan untuk program MBG, yang terhubung langsung dengan dapur-dapur umum program Presiden,” jelas Trian.
Di luar aspek gizi, KNMP juga di arahkan sebagai pengungkit ekonomi pesisir. Ikan hasil tangkapan nelayan tidak hanya di salurkan ke program MBG, tetapi juga di integrasikan dengan sektor pariwisata serta industri kuliner lokal, sehingga menciptakan nilai tambah berkelanjutan.
Untuk menjaga stabilitas harga saat produksi melimpah, KKP telah menyiapkan sistem off-taker atau pembeli siaga. Skema ini memberi kepastian pasar bagi nelayan, sekaligus mengurangi risiko anjloknya harga di tingkat produsen.
“Kami juga memperkuat kelembagaan nelayan. Mereka kami dorong bergabung dalam kelompok pengelola agar operasional lebih tertata. Koordinasi dengan kepala dinas daerah dan pembeli siaga juga sudah kami matangkan,” tegas Trian. (r6)
