D-ONENEWS.COM

Komisi A Gelar Hearing Ungkap Sengketa Tanah Warga Pakis dengan Pertamina

Surabaya,(DOC) – Komisi A DPRD kota Surabaya memanggil perwakilan managemen PT Pertamina regional Jawa Timur, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota, Kabag Hukum Pemkot, Kecamatan Sawahan dan  Kelurahan Pakis untuk menggelar rapat dengar pendapat(hearing) terkait proses pengurusan status kepemilikan tanah warga yang dihentikan sepihak oleh BPN, Senin(9/11/2020).

Sebelumnya perwakilan warga Pakis mengadu terlebih dahulu ke Komisi A DPRD kota Surabaya soal masalah tersebut.

Dalam kesempatan itu, salah satu warga Pakis, Nanang Hendratno menyatakan, pada tahun 2010 lalu, pengurusan status kepemilikan tanah miliknya telah dihentikan secara sepihak oleh BPN, dengan alasan muncul klaim dari pihak lain yakni PT.Pertamina.

Menanggapi hal itu, Ahad Rahedi, Section Head Comunition, PT Pertamina Regional Jawa Timur, mengaku, masih akan menindaklanjuti kejelasan keluhan warga Pakis tersebut di internal perusahaannya. Hal ini sesuai arahan dari pimpinan Komisi A DPRD kota Surabaya saat hearing.

Sementara itu, Kasi Penanganan Sengketa dan Pengendalian Kantor Pertanahan 1 Kota Surabaya 1, Agus Hariyanto menjelaskan, bahwa persoalan itu berawal dari pengajuan sertifikat kepemilikan tanah warga sebanyak 85 bidang. Pengajuan tersebut sudah di proses dan sudah ada yang terbit sertifikat status kepemilikannya.

“Dari 85 bidang itu sudah diukur. sebanyak 22 bidang sudah terbit surat keputusan pemberian haknya. Ketika ada semacam klaim bahwa itu aset milik PT Pertamina, maka pihaknya menghentikan sementara prosesnya, sambil menunggu kejelasan, apakah itu aset atau tidak,” urai Agus.

PT Pertamina, kata dia, belum membuktikan klaim kejelasan assetnya tersebut ke warga, meskipun proses pengajuan sertifikat status kepemilikan tanah oleh warga masih dihentikan. “Kalau Pertamina tak bisa membuktikan, harusnya bisa memberi kejelasan ke warga,” tandasnya.

Usai hearing, Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna menyatakan, prihatin apabila sebuah institusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengklaim memiliki aset tanah seluas 220 hektar, tanpa disertai bukti jelas.

“Kalau notabene disana ada 220 hektar, berarti ada tanah-tanah Pemkot yang diakui oleh PT Pertamina. Padahal ada 85 warga Pakis yang sedang dalam proses pengajuan sertifikasi ke BPN, dan ternyata harus terhenti karena muncul klaim dari BUMN (PT Pertamina,red). Pihak Pertamina sendiri tidak bisa menunjukkan peta bidangnya,” tandas Pertiwi Ayu.

Ia juga mengaku heran dengan sikap dari pihak Pertamina yang beralasan bahwa peta bidang atas kepemilikan tanah berada di BPN. Padahal perwakilan BPN ternyata juga hadir dalam hearing.

“Tinggal konstruksi penempatannya dimana? dan kalau memang ada 220 hektar, maka kantor Kecamatan Sawahan, hotel Shangrilla dan bangunan lainya, berarti milik Pertamina. Apa mungkin tanah itu miliknya, apalagi Pertamina tidak bisa menunjukan suratnya,” tandas Ayu.

Ayu juga sempat menantang pihak Pertamina untuk menancapkan patok batasan luas tanah yang dianggap milik Pertamina, sesuai dengan bukti kepemilikan lahan.

“Kenapa tidak langsung dipatoki saja tanah yang disana. Ini bisa dicurigai, untuk menghindari  bayar pajak yang secara otomatis merugikan negara. Disini fair saja, kalau memang diakui (tanahnya,red), ya bayarlah pajak,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Disisi lain, lanjut Ayu, terdapat puluhan warga yang dirugikan, karena sudah mengajukan pengurusan sertifikat kepemilikan, tapi terpaksa dihentikan sepihak oleh BPN, karena disengketakan oleh Pertamina yang mengklaim kepemilikan atas tanah warga tersebut.

”Kenapa BPN tidak minta Pertamina segara memasang patok saja, jika benar-benar asset itu milik PT Pertamina. Bagaimana nasib puluhan warga yang selama ini rutin membayar HGB tapi tidak bisa memiliki tanahnya. Kasihan warga-kan,” pungkas Ayu.(robby/Adv)

Loading...