Komisi D Prihatin Terhadap Pemblokiran Rekening Dana BOS Sekolah Swasta

Surabaya,(DOC) – Sejumlah kepala sekolah swasta di Surabaya mengeluhkan pemblokiran rekening pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Pemkot Surabaya.

Keluhan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD kota Surabaya, Laila Mufidah, Kamis(11/10/2018).

“Seminggu yang lalu ada sekolahan yang mau ambil ke Bank Jatim ternyata diblokir. Ini laporan dari salah satu Kepala Sekolah didaerah Mulyorejo dan Tenggilis Mejoyo,” ungkap Laila yang tak bersedia menyebutkan nama sekolahannya.

Dalam rekening yang diblokir tersebut, menurut dia, jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini berdasarkan penjelasan dari salah satu staf dinas Pendidikan kota Surabaya, Agnes, saat diklarifikasi olehnya.

“Kenapa di blokir, alasannya ijin operasioanal sudah mati. Tapi beberapa kepala sekolah yang lapor ke saya, ijinnya masih hidup semua. Anehnya, ternyata Bu Agnes ini mengaku bisa membuka blokirannya, asal PPN dan PPH nya diselesaikan. Ketika saya desak terus, alasannya lain lagi, kalau dana BOS-nya memang telat,” jelasnya.

Atas pemblokiran ini, para kepala sekolah telah membuat laporan online melalui website resmi milik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.Bahkan sebelumnya, lanjut Laila Mufidah, mereka juga telah membuat laporan ke instansi terkait terlebih dahulu.

foto : Laila Mufidah

“Tapi sepertinya malah dicari-cari kesalahannya, termasuk soal pajak, bukan hanya untuk Triwulan 1 dan 2, tapi juga pajak tahun 2017. Kenapa kok Dispendik Surabaya nggak ngasih penjelasan ini lewat sosialisasi sebelumnya ke setiap Sekolah, kalau memang ada pemblokiran, sehingga mereka nggak bolak balik ke bank, alasan pemblokiran pun tidak disampaikan di awal,” papar politisi PKB ini.

Laila menegaskan, kejadian ini sangat mengejutkan dan membuat prihatin seluruh anggota komisi D DPRD kota Surabaya, saat menerima laporan dari sekolah-sekolah. Apalagi pemblokirannya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

“Kami dengan teman-teman heran, mengapa sampai seperti ini, padahal dana ini dari pusat yang ditransfer dari Dispendik Provinsi. Kalau dianggap salah, teman-teman mengakui salah, tapi kalau diblokirkan sekolah tidak bisa bergerak, karena itu yang BOS untuk bulan Juli sampai September,” katanya.

Ia berharap kepada Pemkot Surabaya agar bisa memberikan solusi secepatnya sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan proses belajar mengajar yang nantinya akan berdampak pada nasib para siswa.

“Kepala Sekolah sudah muter untuk nalangi. Daerah lain di Jatim tidak ada yang bertindak seperti ini. Sudah tidak banyak membantu sekolah swasta, kok malah tambah ditahan BOS nya. Belum lagi Bopda juga ngadat,” tandasnya.(r7)