Surabaya,(DOC) – Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya, Laila Mufidah menilai Pemkot Surabaya hanya mencari alasan saja untuk lepas tanggungjawab atas pemblokiran rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah SMA swasta, dengan mengatakan, pencairan dana BOS hanya di tunda.
Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak mau disalahkan atas tindakan yang sudah dilakukannya.
“Itu alasan yang dicari-cari saja, apakah itu pemblokiran atau penundaan pencairan, itu dampaknya sama, sekolah tidak akan bisa berbuat apa apa dengan dana bantuan yang seharusnya sudah bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” ucapnya, Jumat(12/10/2018)
Selain soal pemblokiran rekening dana BOS, anggota fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) ini, mengaku juga mendapat keluhan terbaru dari beberapa kepala sekolah swasta yang belum menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) yang bersumber dari APBD kota Surabaya.
“Ini semakin membuat pusing sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Janganlah Pemkot terkesan jumawa, karena hanya ingin mempertahankan statusnya sebagai kota rujukan bagi daerah – daerah lain. Padahal persoalan ini lho mudah, kenapa dipersulit,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dana Bopda dari APBD kota diterima oleh masing-masing sekolah bervariasi, tergantung dengan jumlah siswa-nya.
Menurut dia, dana Bopda tersebut, biasanya digunakan untuk membayar honor tenaga guru, dan membeli keperluan peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Dana Bopda dan BOS memang sangat diharapkan oleh sekolah meski jumlahnya kecil. Untuk Bopda, pihak sekolah menerima Rp.29 ribu per-siswa dikalikan total jumlah siswa. Begitu juga dana BOS yang dihitung dari jumlah siswanya,” pungkasnya.(rob/r7)