Makassar, (DOC) – Pemerintah mengklaim bahwa kesetaraan disabilitas menjadi salah satu utama dalam siklus besar pembangunan manusia. Melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pemerintah akan berupaya serius memberikan perlindungan mulai dari kelahiran hingga akhir kehidupan.
Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, Rabu(11/10/2023).
“Kita melihat bahwa komitmen di pemerintah menempatkan dalam siklus besar pembangunan manusia itu disabilitas menjadi salah satu core,” ucap Nunung dalam pelaksanaan hari kedua Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu(11/10/2023).
Menurutnya, berbagai perlindungan tersebut tersebar di Kementerian dan Lembaga negara.
Ia menjelaskan ketika seorang bayi lahir teridentifikasi mengalami disabilitas maka penanganan medis segera harus diberikan.
Kemudian ketika anak-anak contohnya mengalami down syndrome maka pemerintah telah menyiapkan sekolah-sekolah khusus sebagai fasilitas mereka belajar. “Seperti down syndrome maka harus ada pendidikan khsus, pendidikan khusus yang menempatkan dan memberikan sistem kurikulum yang tentunya berbeda pada sodara kita yang mengalami, disabilitas mental. jadi pemerintah memberikan dan menyiapkan fasilitas itu,” ujarnya.
Tak hanya itu, intervensi berupa bantuan pemberdayaan juga diberikan bagi penyandang disabilitas berusia produktif melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka diberikan akses permodalan untuk membuka usahanya hingga menjadi mandiri.
“Itu ternyata mereka mampu bangkit. Mereka mampu menjadi produktif, mampu bahkan juga ada job creation, sehingga yang bersangkutan juga menampung tenaga-tenaga kerja-kerja ini,” katanya.
Bahkan mereka yang kondisinya tak mampu beraktifitas sama sekali pun bisa mendapatkan bantuan sosial permanen dari pemerintah. Menurutnya tak banyak negara-negara ASEAN yang memiliki desain besar pembangunan manusia dengan menempatkan disabilitas secara setara bahkan yang utama.
“Setidaknya framework itu bisa diadopsi untuk menempatkan center tadi. Center dari disabilities sebagai bagian penting. Ini salah satu bentuk kontribusi indonesia untuk bisa bersama-sama dengan negara asean lainnya menempatkan disabilitas sebagai center pembangunan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pelaksanaan Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 telah memasuki hari kedua. Pada kesempatan ini fokus utama pembahasan terkait dengan kemitraan negara-negara ASEAN dalam pembangunan inklusif disabilitas dan komitmen Indonesia dalam menjadikan disabilitas sebagai pilar penting pembangunan manusia secara keseluruhan.(r6)