KPU Coret Anggota PPK Dan PPS 2 Periode

Surabaya,(DOC) – Komisi Pemilihan Umum(KPU) kota Surabaya intensif melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilukada 2015 terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara(PPS) . Pasalnya menurut, Komisioner KPU Surabaya bidang Sosilisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi, Nur Syamsi, Sabtu (16/5/2015) sekitar 50 persen anggota PPK dan PPS adalah orang baru. Hadirnya sejumlah petugas baru dalam PPK dan PPS menindaklanjuti peraturan KPU yang tidak memperbolehkan menjabat selama 2 periode.
“50 persen baru, karena berdasarkan peraturan KPU tidak boleh dua periode,” katanya.
Akibat kebijakan KPU-RI tersebut, KPU Surabaya mencoret beberapa usulan PPK dan PPS yang telah menjabat 2 periode. Untuk mengganti anggota PPK, KPU berkoordinasi dengan camat untuk mencari yang baru. Sementara untuk PPS, KPU meminta PPK berkoordinasi dengan lurah untuk merekomendasi nama-nama yang baru.
“Untuk PPS kita minta PPK berkoordinasi dengan lurah,” ungkapnya.
Nur Syamsi mengungkapkan, untuk mengantisipasi kendala pada penyelenggaraan Pemilukada 2015. Lima Komisioner KPU turun langsung ke beberapa kecamatan guna melakukan bimbingan teknis atau pembekalan kepada PPK an PPS. Dalam melakukan pembinaan tersebut, karena jumlah kecamatan di Surabaya sebanyak 31, maka satu komisioner menurutnya membawahi 5-6 kecamatan.
“Dalam sosilisasi atau pembinaan petugas, Satu komisioner bertanggung jawab pada 5-6 kecamatan,” sebutnya
Ia mengungkapkan, pola pendampingan tersebut sebenarnya dilakukan sejak pemilihan Presiden 2014. Ia perkirakan, pendampingan terhadap petugas di level bawah dilaksanakan setiap minggu.
“Satu minggu sekali kita pastikan bimbingan dilakukan hingga pengetahuan mereka terhadap kepemiluan cukup,” papar alumnus Universitas Negeri Surabaya.
Beberapa model bimbingan teknis yang diberikan kepada PPK an PPS, diantaranya terkait sosilisasi, pencalonan, pemutahiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara.
“Minimal ada 5 bimtek terhadap PPK dan PPS,” ujar Nur Syamsi.
Menurutnya, bimbingan teknis dilakukan sesuai tahahapan pemilukada. Minimal satu kali bimbingan teknis untuk satu tahapan pemilukada.
Nur Syamsi mengatakan pembekalan dilaksanakan setelah pembentukan PPS dan Rapat koordinasi antara KPU an PPK. Model pembekalan, berupa classroom maupun massal. Sesuai tahapan, setelah beberapa hari lalu melantik PPK, KPU surabaya, senin (18/5) akan melantik anggota PPS.
“Setelah PPS dilantik dan Rakor PPK, langsung kita gelar bimtek,” katanya.
Ia mengungkapkan, jumlah PPS yang terlibat dalam Pemilukada sebanyak 462 orang. Sesuai persyaratan mereka terpilih harus memenuhi beberapa ketentuan, diantarannya minimal berijasah SMA sederajat, tidak pernah menjabat du periode, sehat jasmani dan rohani, tidak menjabat atau anggota parpol dan mendapatkan rekomendasi lurah dan LKMK.(k4/r7)