Lindungi Pekerja Rumah Tangga, Pemkot Surabaya Rancang Perwali Khusus Penyalur P3RT

Lindungi Pekerja Rumah Tangga, Pemkot Surabaya Rancang Perwali Khusus Penyalur P3RT
Wali Kota Eri Cahyadi saat menemui P3RT di Surabaya. (Foto: Dinkominfo Surabaya)

Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya memperketat aturan operasional lembaga penyalur Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), dengan menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) khusus untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja rumah tangga serta kepastian hukum bagi lembaga penyalur.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan regulasi di tingkat pusat maupun provinsi, sekaligus mencegah praktik eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang terhadap kelompok masyarakat rentan.

Bacaan Lainnya

“Kalau belum diatur di kementerian dan provinsi, maka saya yang akan mengatur itu. Ini demi menjaga orang miskin dan tidak mampu agar tidak terus ditekan,” ujar Eri Cahyadi usai melakukan pertemuan dengan 12 perusahaan P3RT berizin di Kota Surabaya, Senin (28/9/2026).

Ia menjelaskan, ada beberapa poin krusial yang akan dimasukan dalam Perwali yang tengah disusun. Pertama, lembaga penyalur wajib mengantongi izin dengan sepengetahuan pengurus RT/RW setempat serta melaporkan daftar pekerja yang ditampung. Hal ini dinilai penting untuk pengawasan serta mengantisipasi potensi tindak kejahatan seperti pelecehan, pencurian, hingga konflik sosial.

“Wong rumah kos saja harus lapor RT/RW. Ini penting, kalau terjadi apa-apa seperti pelecehan atau pencurian, ada pendataan yang jelas siapa saja yang tinggal di sana,” jelas Eri.

Kedua, Perwali akan mengatur standar durasi penempatan kerja yang adil serta transparansi hak gaji. Eri menyoroti praktik penyalur yang menahan atau memotong hak pekerja secara tidak adil selama masa penampungan.

“Harus ada kesepakatan berapa lama mereka bisa ditempatkan. Jangan sampai orang digantung di sana sampai sebulan, tapi hanya diberi Rp50 ribu per hari, lalu gajinya habis dipotong,” tegasnya.

Ketiga, penyalur dilarang keras menarik denda sepihak atau membatasi komunikasi pekerja dengan keluarga/pihak luar. Kesepakatan kerja di awal tidak boleh dijadikan alasan untuk menindas pekerja.

Baca Juga:  LVRI Surabaya Mengapresiasi Perjuangan Wali kota Eri Lawan Covid-19

Eri menekankan bahwa keberadaan Perwali ini tidak bertujuan untuk mematikan usaha penyalur P3RT, melainkan menciptakan iklim kerja yang sehat dan saling menguntungkan (win-win solution).

“Mereka ini kan punya usaha. Kalau mereka bisa menyalurkan ART dengan baik, Pemkot Surabaya juga diuntungkan karena warga Surabaya bisa mendapatkan pekerjaan dan bantuan. Tapi kalau pengelolaannya buruk, warga Surabaya yang rugi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan bahwa salah satu fokus utama Perwali ini adalah menertibkan maraknya penampungan dan penyalur PRT ilegal atau tidak berizin di Surabaya.

Disperinaker telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menginventarisasi penampungan bermasalah tersebut.

“Banyak penampungan yang perusahaannya tidak berizin tetapi nekat menyalurkan pekerja rumah tangga. Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenaker agar penyalur yang belum berizin segera mengurus perizinannya. Selain itu, ada sekitar 12 perusahaan yang izinnya belum sesuai atau kurang lengkap, ini juga wajib disesuaikan,” tegasnya.

Hebi menekankan bahwa Perwali ini dirancang untuk memberikan perlindungan dua arah, yaitu bagi pekerja rumah tangga serta perusahaan penyalur yang resmi.

Selain melindungi PRT dari eksploitasi, Perwali juga akan memberikan kepastian hukum bagi P3RT berizin dari potensi kerugian akibat oknum pekerja berniat buruk maupun tuntutan hukum dari pemberi kerja. “Jadi perwali ini fungsinya untuk melindungi pekerja sekaligus melindungi perusahaan yang sudah berizin lengkap,” tambah Hebi.

Bersamaan dengan langkah daerah ini, pihak Disperinaker Surabaya juga mendapatkan informasi dari Kemenaker bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pengganti UU Cipta Kerja diproyeksikan tuntas dan diluncurkan pada tahun ini.

Pos terkait